Tempo.Co

KOMENTAR+

Anggaran Minim, Kinerja Kementerian/Lembaga Terbatas
Kamis, 01 November 2018
Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha mengatakan jika anggaran yang terbatas bagi Kementerian Luar Negeri berdampak pada kinerja diplomat Indonesia. Nusantara III, di Gedung DPR RI, Kamis, 1 November 2018. Foto Tempo/Sukarnain

INFO DPR - Anggaran sejumlah kementerian/lembaga yang berada dalam pengawasan Komisi I DPR RI seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri dinilai Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha belum memenuhi standar. Dikatakan Tamliha di Gedung DPR, Kamis, 1 November 2018, sebaiknya kebutuhan tambahan anggaran yang ada di kementerian/lembaga diusulkan dalam APBN-Perubahan 2019.

“Kita tidak bisa memenuhi standar ideal bagi anggaran BIN 2019. Saat ini anggaran untuk BIN masih kurang sekitar Rp 5 triliun,” kata Tamliha.

Tanpa mau menyebut kekurangan alokasi anggaran mana saja lantaran tugas BIN adalah menjaga keamanan negara secara rahasia, namun Tamliha menilai kebutuhan bagi mendukung kegiatan BIN masih jauh dari harapan. Demikian juga anggaran bagi TNI di bawah Kementerian Pertahanan yang juga minim lantaran Produk Domestik Bruto (PDB) jauh dari cita-cita pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Bukan kita menyalahkan Jokowi. Dalam Nawacita Jokowi disebutkan kalau pertumbuhan ekonomi 7 persen, maka satu setengah persen dari PDB itu menjadi anggaran TNI. Sekarang pertumbuhan ekonomi kita sekitar angka 5 persen, bukan 7 persen,” ujar Tamliha.

Kendati dana terbatas, TNI, sesuai sumpah prajurit harus tetap bekerja optimal. Begitu juga di kementerian atau lembaga lain.

Di sisi lain, Tamliha mengatakan, di Kementerian Luar Negeri, anggaran yang menyangkut belanja pegawai dan tunjangan masih kurang Rp 800 miliar. Kebutuhan penambahan anggaran ini mendesak lantaran sejumlah program dan kegiatan dilakukan di luar negeri dan harus menggunakan dollar seperti kegiatan diplomat.

Keterbatasan dana itu menyebabkan diplomat Indonesia memiliki kekurangan dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia. Oleh karena itu, Tamliha memahami jika duta besar yang harus mengurusi beberapa negara, terpaksa tidak maksimal menyelesaikan kasus WNI yang lokasinya jauh dari kantor pusat kedutaan.

“Dalam APBN 2019, belanja pegawai di Kementerian Luar Negeri kurang Rp 800 miliar. Itu asumsi jika satu dollar Rp14200. Sekarang dollar sudah Rp 15 ribu. Ini harus berfikir mencari dana, masa para diplomat kita tidak dibayar. Apalagi seorang Dubes harus menaungi beberapa negara,” kata dia.

Oleh karena itu, menurut Tamliha, pemerintah harus meningkatkan anggaran pada para dubes atau perwakilan indonesia di luar negeri. Apalagi saat ini Indonesia sudah menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. 

“Menurut saya pekerjaan para diplomat ini harus terjamin sehingga bisa optimal memberi perlindungan di luar negeri,” ujarnya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA