Tempo.Co

KOMENTAR+

Sejumlah Infrastruktur di Bali Butuh Perubahan
Jumat, 02 November 2018
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Lasarus memeberikan kata sambutan saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Bali I wayan Koster dalam rangka Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Bali, Jum`at, 2 November 2018. Foto Dok DPR

INFO DPR - Sejumlah infrastruktur di Bali butuh perubahan. Sebab, saat ini, semakin banyak persoalan yang dihadapi Bali, mulai dari arus lalu lintas yang semakin macet, crowded-nya Bandara Ngurah Rai, hingga terbatasnya ketersediaan air bersih. Parlemen akan membantu menyikapi persoalan ini dengan cara memetakan terlebih dulu kebutuhan mana yang paling mendesak.  

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Lasarus memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI dengan Gubernur Bali I Wayan Koster beserta jajaran di Kantor Gubernur Bali, Kamis 1 November 2018. Dalam pertemuan itu Lasarus mengatakan jika infrastruktur jalan menjadi prioritas utama. 

“Kita tahu Bali sekarang. Jalanan sudah mulai macet. Tentu kita minta bagaimana skema jaringan jalan nasional yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR. Tentu kami akan tindaklanjuti bentuk penganggarannya,” kata Lasarus.

Dalam kunjungan itu, seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI ikut serta, diantaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Persoalan bandara juga turut mengemuka. Menurut prediksi data, pada 2026  jumlah penumpang yang akan memenuhi Bandara Ngurah Rai berkisar 37,6 juta orang. Saat ini dengan jumlah 21 juta penumpang dan sesuai kondisi fasilitas bandara di Bali hanya dapat mampu menampung 24 juta penumpang.

Jika berdasarkan prediksi kenaikan penumpang pada 2026, tentu dibutuhkan perluasan bandara atau pembangunan bandara baru.

“Dalam waktu 5 tahun ke depan, jumlah 37,6 penumpang ini akan terpenuhi. Jadi menurut kami, 2019 paling lama pembangunan bandara di Bali utara ini seharusnya sudah dimulai ya, paling tidak dengan penetapan lokasi dulu,” katanya. 

Begitu pun dengan persoalan air bersih yang ada di Bali, Lasarus meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR dapat mengatasi persoalan krisis air bersih di Bali. Mengingat kebutuhan air bersih adalah kebutuhan yang mendasar yang akan berdampak pada daya dukung Bali sebagai pusat pariwisata dunia.

“Hal-hal mendasar inilah yang ingin kami petakan, supaya nanti betul-betul bisa mendapat support yang cepat dari pemerintah pusat," tuturnya.

Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan bahwa mereka telah memprogramkan akan membangun bandara baru di Kabupaten Buleleng, dengan tujuan untuk menyeimbangkan ekonomi masyarakat Bali yang ada di Bali utara dan selatan. Ia menyerahkan seutuhnya pembangunan infrastruktur Bali ke Komisi V DPR RI, karena minimnya APBD. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA