INFO DPR - Perdebatan dalam kampanye menjelang pemilihan umum 2019 seharusnya diisi dengan materi program yang substansial dan penting. Dikatakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Senin, 12 November 2018, perdebatan pada kampanye apalagi mengeluarkan kata-kata ‘mutiara’ seperti genderuwo, sontoloyo dan lain sebagainya tidak mencerdaskan.
“Apalagi kata-kata ‘mutiara’ itu datang dari Presiden. Saya kira, saya belum pernah mendengar Presiden RI di Era Reformasi ini yang bicara seperti itu. Saya kira ini menurunkan wibawa sendiri,” tutur Fadli
Menurut Fadli, seharusnya, selaku petahana, Presiden Joko Widodo -yang kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden untuk berlaga dalam pemilu 2019- menyampaikan kampanye berupa program-program yang substansial.
“Ayo kita adu, misalnya tentang ekonomi, tentang pertumbuhan, demokrasi, penegakan hukum, pembangunan di bidang sosial budaya. Saya kira media perlu membuat satu forum untuk mengadu program. Tentu dari sisi petahana akan lebih melakukan klaim dan saya kira klaim itu harus diuji,” kata Fadli.
Selain itu, Fadli juga berharap, Presiden seharusnya menghentikan kegiatan pencitraan seperti membagi-bagikan sertifikat tanah kepada pemiliknya. Sebab, pekerjaan memberikan sertifikat tanah, menurut Fadli adalah bagian dari kerja aparatur di daerah seperti Ketua RT atau Lurah. Lagipula menerima sertifikat kepemilikan tanah adalah sesuatu yang lazim dimiliki si pemilik tanah sama halnya memiliki dokumen keluarga lainnya seperti kartu keluarga.
“Waktu presiden seharusnya digunakan untuk hal-hal strategis, jangan pencitraan seperti itu,” kata Fadli Zon. (*)