Tempo.Co

KOMENTAR+

DPR Dorong Peran Penting Museum dalam Pariwisata
Kamis, 19 Mei 2016
Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dengan Asosiasi Museum Indonesia di Kompleks Parlemen, Jakarta (19/5)

Kembali dari masa reses, Dewan Perwakilan Rakyat kembali melaju dalam rutinitas sebagai lembaga penyerap aspirasi dan legislasi. Pada Kamis, 19 Mei 2016, Komisi X DPR melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Museum Indonesia (AMI). Dalam RDPU tersebut, disadari perlunya kehadiran Undang-Undang Permuseuman untuk pengembangan museum yang lebih baik.

Pada saat silaturahmi sebelum rapat dimulai, Popong Otje Djundjunan, yang biasa disapa Ceu Popong, ini berujar kepada delegasi AMI akan pentingnya keberadaan museum. “Di negara modern, museum diutamakan,” ujar Ceu Popong.

Di Indonesia sendiri, kondisi museum masih kurang begitu diperhatikan. Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya menyampaikan, dari 426 museum di Indonesia, banyak yang menghadapi permasalahan cukup kompleks. “Mulai pencurian, pemalsuan, rendahnya kepedulian pemerintah, hingga rendahnya minat masyarakat untuk berkunjung ke museum. Padahal museum sebenarnya bisa menjadi pijakan budaya yang sarat dengan nilai budaya,” ungkap Teuku Harsya.

Menilik lebih dalam, Teuku Harsya menilai kurangnya kuantitas dan kualitas kurator museum menjadi salah satu penyebab museum di Indonesia tidak semenyenangkan museum di luar negeri. “Museum di luar negeri jadi tempat yang menyenangkan untuk dikunjungi. Museum di Indonesia seharusnya tidak hanya jadi tempat penyimpanan barang sejarah saja,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum AMI Putu Supadma Rudana menyatakan, secara potensi, museum Indonesia lebih baik daripada yang ada di luar negeri. “Indonesia memiliki warisan budaya yang nilainya tak terhingga. Tiap museum punya nilai local wisdom masing-masing. Ini sebagai modal. Bahkan banyak museum di luar negeri yang memakai warisan budaya Indonesia,” tuturnya.

Namun, kata Putu, pengelolaan museum masih jadi kendala. Tanpa pengelolaan yang baik, akan timbul hal negatif. Apalagi museum menyimpan benda dengan nilai tak terhingga. Aset sejarah ada di museum. “Anggaran dalam pengelolaan museum hanya 61 miliar per tahun sehingga sulit untuk revitalisasi total. Harus ada pengelolaan secara komprehensif,” ucapnya, berharap.

Ratusan museum yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ini dimiliki beragam stakeholder dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan institusi negara lain, seperti TNI, Polri, dan kementerian. “Untuk pengembangan museum di daerah, kami mendorong peran AMI daerah yang disebutkan sudah ada 18. Penting untuk membangun kerja sama dengan pemerintah daerah dan kemitraan dengan pihak di daerah,” tutur Anggota Komisi X Yayuk Sri Rahayu. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA