INFO DPR - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah meresmikan acara seleksi peserta program magang ke Jepang di Kompleks Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin, 12 November 2018. Program ini diikuti sekitar 500 pemuda NTB.
Fahri Hamzah yang juga Ketua Tim Pengawasan Pekerja Migran Indonesia (Timwas PMI) DPR RI, berharap program ini ditangani serius oleh pemerintah daerah terutama dari NTB. Karena program yang ada di Jepang sangat baik jika diikuti oleh pekerja Indonesia.
"Ini adalah kesempatan emas dan waktu yang sangat baik, maka harus ditangani dengan serius. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri kemampuan yang bekerja di sana, senang karena mereka mengalami perubahan hidup. Tanya kepada alumni nanti," kata Fahri.
Acara ini dihadiri Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah, Direktur Bina Pemagangan Kemnaker Asep Gunawan dan salah satu perwakilan perusahaan dari Jepang.
Fahri menceritakan hasil kunjungan kerjanya bersama sejumlah anggota DPR ke Jepang beberapa waktu lalu. Di Jepang dia melihat bagaimana sistem pemagangan dan tempat pelatihan bagi calon tenaga kerja yang sangat mendukung dunia kerja.
"Itu sangat luar biasa, kayak pesantren yang penuh dengan kedisiplinan. Saya sangat excited dan tertarik, apalagi kita baru menyelesaikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yaitu UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," tutur Fahri.
Dengan adanya UU itu, maka istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) luar negeri, tidak akan dipakai lagi, tetapi diganti dengan istilah Pekerja Migran Indonesia. Istilah ini akan digunakan para pekerja Indonesia yang jumlahnya semakin meningkat.
"Jumlah angkat kerja kaum muda yang sanggup memikul beban bangsa Indonesia, akhir-akhir ini adalah yang terbanyak dalam sepanjang sejarah. Dan anak muda ini, kalau tidak disalurkan secara positif, bisa negatif. Makanya, saya mengucapkan terimakasih kepada Kang Asep dan kawan-kawan yang telah mengambil inisiatif tentang program magang ini,” kata Fahri Hamzah.
Selain itu, Japan International Trainning Coorporation/JICO telah menyatakan tidak akan ada batasan untuk orang Indonesia mengikuti program magang di negaranya, asalkan melalui mekanisme yang telah diatur negaranya.
Karena itu, Fahri Hamzah ingin mendorong pemerintah merespon kesempatan ini. Dirinya akan membicarakan skemanya ke pihak pemerintah terkait, termasuk dengan Menteri Keuangan agar skema rekruitmen ini ikut dibantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Nantinya, kita akan menggunakan skema dari pemerintah pusat dan skema yang ada di pemerintah daerah. Bahkan kalau kita mau, dari desa-desa, mengingat ada sekitar 75 ribu desa dan apalagi kita terus menyalurkan uang untuk dana desa, untuk melakukan perekrutan awal," tutur Fahri yang berkesempatan menyematkan tanda kepada peserta seleksi magang ke Jepang. (*)