Tempo.Co

KOMENTAR+

DPRD Nganjuk Sampaikan Sejumlah Persoalan ke DPR
Rabu, 14 November 2018
Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI Asep Ahmad Saefulloh bertemu DPRD Kabupaten Nganjuk membahas sejumlah persoalan daerah setempat, Rabu, 14 November 2018. Foto Dok. DPR

INFO DPR - DPRD Kabupaten Nganjuk melakukan kunjungan konsultasi ke DPR RI dan  diterima Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI Asep Ahmad Saefulloh di Ruang Rapat BK DPR, Jakarta, Selasa, 13 November 2018.  

Asep Ahmad Saefulloh mengatakan jika kunjungan konsultasi itu terkait sejumlah permasalahan di daerah Nganjuk terutama dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan, kebijakan distribusi pupuk subsidi, dan program kartu tani Indonesia.

Saat ini Nganjuk mengalami persoalan defisit biaya dua rumah sakit lantaran belum dibayar oleh pihak BPJS Kesehatan. Terkait dengan persoalan itu, menurut Asep Ahmad Saefulloh, pemerintah daerah harus menempuh solusi kreatif.

“Di samping mengandalkan BPJS Kesehatan, pemda Kabupaten Nganjuk bisa membuat sistem asuransi kesehatan di daerahnya sendiri. Contohnya seperti di Kota Bekasi,” kata Asep Ahmad Saefulloh.

Namun Asep menilai, solusi kreatif soal pembentukan sistem asuransi kesehatan daerah dibutuhkan komitmen tinggi dari pemda dan DPRD terkait. Sebab saat ini, kedua RS di Nganjuk tengah menanggung beban biaya akibat BPJS Kesehatan yang belum membayar. Ketika beban itu diatur dalam sebuah sistem asuransi kesehatan daerah, dampaknya akan jauh lebih bermanfaat.  

DPRD Nganjuk juga menyampaikan bahwa sejumlah petani mengalami permasalahan tidak meratanya distribusi pupuk subsidi. Solusi agar distribusi pupuk subsidi itu tepat sasaran, menurut  Asep Ahmad Saefulloh, seharusnya pemerintah daerah memiliki data yang terperinci.

“Sehingga dengan data itu dapat diketahui petani mana yang berhak mendapat distribusi pupuk subsidi,” ucap Asep Ahmad Saefulloh.

Dan mengenai program kartu tani yang dikhawatirkan tidak efektif dan efisien bagi para petani, Asep beranggapan pemerintah pusat seharusnya  mengedepankan literasi keuangan. Kemudian, mengarahkan pemahaman petani kepada teknologi kartu tani.

“Dikhawatirkan program yang dianggap bagus, efektif dan efisien justru di lapangan tidak tepat sasaran,” kata Asep Ahmad Saefulloh.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Ulum Bastomi berharap DPR RI melalui Komisi terkait dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut bersama pemerintah pusat. Sehingga program yang sudah ada di daerah dapat bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan masalah yang baru.

“Kami minta kepada teman-teman di DPR RI yang membidangi itu untuk segera menyampaikan kepada pemerintah bagaimana solusinya,” kata Ulum Bastomi.(*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA