Tempo.Co

KOMENTAR+

Humas Polri Berperan Penting Bagi Masyarakat
Kamis, 15 November 2018
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan jika keberadaan Humas Polri memberikan penerangan dan informasi kepada masyarakat, Kamis, 15 Novmber 2018. Foto Dok. DPR

INFO DPR - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bagaimana peran Humas Polri menempati posisi strategis, sebab sumber informasi kepolisian berada di humas. Peran penting Divisi Humas semakin vital semenjak adanya perkembangan media sosial dan peningkatan kejahatan cyber crime. 

Selain itu, kata Bambang Soesatyo, ketika hadir dalam acara pisah sambut Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto kepada Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Iqbal, di Gedung Tribrata, Jakarta, Rabu malam, 14 November 2018,  Humas Polri mempunyai posisi strategis untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat.

Dalam acara itu diketahui jika Irjen Setyo Wasisto yang telah menjabat sebagai Kadiv Humas Polri selama satu setengah tahun, kini ditunjuk sebagai Pati SSDM Polri yang bertugas di Kementerian Perindustrian. Acara itu juga dihadiri Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Menurut Bambang Soesatyo, karena peran penting humas, Polri diminta serius memperhatikan keberadaan humas guna membangun image positif di masyarakat. Melalui humas, Polri dapat memberikan penerangan dan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan, pelaksanaan tugas dan kinerja Polri.

"Sehingga, dapat tercipta citra dan opini publik yang positif terhadap Polri," ujar Bambang Soesatyo.

Terkait dengan citra Polri, menurutnya, Humas harus mampu menjadi pengayom dan pelayan masyarakat. Terlebih, tugas utama Polri memberikan perlindungan bagi semua masyarakat dan seluruh tumpah darah Indonesia. 

"Polisi yang profesional dalam harapan masyarakat adalah polisi yang mampu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Karenanya, mewujudkan institusi Polri yang profesional, mandiri dan dekat dengan masyarakat merupakan kebutuhan yang tidak terhindarkan lagi," katanya.

Lebih lanjut Bambang Soesatyo menjelaskan, Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian telah menganut paradigma baru bagi institusi Polri, yaitu kepolisian yang lebih berorientasi sipil (civilian police). Perjalanan panjang yang sudah dilalui diharapkan mampu membuat Polri semakin matang dalam mewujudkan civilian police.

"Membangun Polri sebagaimana yang harapan masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah. Harus kita akui Polri telah mampu dan berhasil menangani berbagai kasus kriminal berdimensi internasional, seperti terorisme, narkoba dan separatisme. Masyarakat perlu menghargai kinerja dan keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut," kata Bambang Soesatyo. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA