Tempo.Co

KOMENTAR+

Ini Lima Sektor Prioritas Kerjasama Indonesia - Inggris
Jumat, 16 November 2018
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Ketua House of Common United Kingdom (UK) Lindsay Hoyle MP, Jum`at, 16 November 2018. Foto Dok. DPR

INFO DPR - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan DPR RI mendukung penuh agenda kerja sama Indonesia dan United Kingdom, terutama pada lima sektor prioritas yang sudah disepakati antara lain, perdagangan dan investasi, pendidikan, lingkungan hidup, demokrasi dan dialog lintas agama. Fadli Zon menyampaikan hal ini ketika bertemu dengan Wakil Ketua House of Common United Kingdom (UK) Lindsay Hoyle MP, di London, Rabu, 14 November 2018.  
 
“Saat ini, kerja sama kedua negara difokuskan pada lima bidang prioritas. Ini akan kita kawal dan dorong agar optimal,” kata Fadli Zon.
 
Turut hadir dalam kesempatan itu yakni Anggota DPR RI Robert Jody Kardinal (F-Golkar), Willgo Zainar (F-Gerindra), Faisal Muharram Saragih (F-Gerindra), dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris Adam Tugio.
 
Fadli Zon menuturkan sebagai salah satu negara ekonomi terbesar dan industri pertama di dunia, Inggris merupakan mitra strategis bagi Indonesia. Begitu juga dengan Inggris, Indonesia adalah negara yang berpengaruh di kawasan serta memiliki shared values dalam isu-isu global. Inilah yang mendasari komitmen DPR RI dan House of Common of UK untuk meningkatkan hubungan kerja sama antar parlemen.
 
“Di samping itu, kita juga menekankan pentingnya peningkatan kerja sama di tiga bidang lainnya. Yaitu bidang industri kreatif, pertahanan, dan energi. Dan kedua parlemen menegaskan komitmennya untuk mengawal agenda-agenda tersebut,” ucapnya.

 
Di bidang keamanan siber, lanjutnya, Inggris dan Indonesia sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) on Cyber Security Cooperation pada Agustus 2018 lalu. Sehingga diharapkan implementasi kerja sama cyber security bisa segera ditindaklanjuti.
 
“Kerja sama ini harus terus dilanjutkan, bahkan diperluas. Untuk itu, melalui pertemuan ini, kita juga mengundang Inggris untuk mengambil peran lebih dalam kerja sama industri pertahanan dan maritim di Indonesia," katanya.
 
Fadli Zon juga menanggapi gejolak politik di Inggris pasca Brexit.  Dikatakannya,  perdebatan Brexit's Agreement adalah dinamika dari demokrasi.  Menurutnya,  sebagai negara yang besar, Inggris pasti bisa menghasilkan suatu keputusan terbaik.
 
“Sebenarnya dinamika yang serupa juga sedang terjadi di Indonesia, dimana pada 2019 Indonesia akan menjalani Pemilu Presiden dan Legislatif secara serentak untuk pertama kalinya. Meskipun Indonesia bisa disebut sebagai salah satu negara demokrasi terbesar, namun Pemilu 2019 adalah tantangan baru dan dampak yang ditimbulkan dari proses ini, tentunya tidak sederhana. Baik itu secara politik, ekonomi, maupun sosial," tambah Fadli.
 
Sebelumnya, Wakil Ketua Parlemen Inggris Lindsay Hoyle MP menyampaikan apresiasi atas kunjungan Delegasi DPR RI ke House of Common of UK. Lindsay mengungkapkan, situasi politik di Inggris saat ini sedang sangat dinamis, dikarenakan pada saat yang sama tengah berlangsung pembahasan draf Brexit Agreement di kabinet.
 
Lindsay Hoyle MP menjelaskan, salah satu perdebatan penting terkait draf Brexit Agreement adalah tentang usulan penerapan kebijakan temporary custom di perbatasan Irlandia dan Irlandia Utara. Usulan tersebut menuai banyak kritik di kabinet, karena dinilai mencederai UK’s territorial integrity.
 
Dalam kapasitas sebagai Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), Fadli Zon juga mengundang Parlemen Inggris untuk terlibat di dalam GOPAC. Forum tersebut merupakan satu-satunya platform parlemen lintas negara yang fokus pada isu korupsi.
 
Saat ini GOPAC telah memiliki 62 national chapter dan lebih dari 1.000 anggota. Namun, keterwakilan anggota parlemen dari Eropa, bisa dibilang masih rendah.  Keikutsertaan anggota Parlemen Inggris, tentunya akan menambah daya dukung bagi GOPAC dalam upaya pemberantasan korupsi. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA