Tempo.Co

KOMENTAR+

Sebanyak 19,4 persen PNS Tidak Setuju Pancasila.
Senin, 19 November 2018
Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah menyikapi serius PNS yang tidak mengakui ideologi Pancasila, Senin, 19 November 2019. Foto Tempo/Sukarnain.

INFO DPR - Ketua DPR Bambang Soesatyo mendorong semua institusi terkait untuk menyikapi dengan sangat serius data tentang rumah ibadah yang terpapar paham radikal dan keberadaan komunitas pegawai negeri sipil (PNS) yang menolak ideologi Pancasila. Dua persoalan ini diketahui bersumber dari temuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  Hal ini dikatakan Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, 19 November 2018. 

Hasil survei oleh Kemendagri menemukan bahwa sebanyak 19,4 persen PNS di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Maka, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Mayjen (Purn) Soedarmo,  mengingatkan bahwa penolakan terhadap ideologi Pancasila ini telah menyebabkan penurunan ketahanan nasional.

Sementara itu melalui data Badan Intelijen Negara (BIN), dari 100 masjid milik gabungan kementerian, lembaga, dan BUMN, sebanyak 41 masjid sudah terpapar paham radikal. Rinciannya, 11 masjid di kementerian, 11 masjid di lembaga, dan 21 masjid milik BUMN. Sebelumnya, informasi mengenai puluhan masjid yang terpapar radikalisme sudah diungkapkan oleh para cendikiawan dan telah dilaporkan kepada presiden.

Bambang Soesatyo meminta pemerintah dan semua institusi terkait hendaknya tidak meremehkan dua kecenderungan itu. Sebagai sebuah kecenderungan, kedua masalah ini harus dikelola dengan penuh kebijaksanaan sebelum berkembang menjadi sebuah kekuatan yang mampu merongrong pemerintah atau mengancam keutuhan NKRI.  

"DPR  berharap pemerintah segera merumuskan langkah-langkah strategis  guna merespons dua kecenderungan itu. Fakta dua kecenderungan itu jangan dianggap remeh. Jika dibiarkan, akan berkembang menjadi kekuatan yang mampu merongrong keutuhan NKRI," katanya.

Maka, sebelum berakumulasi dan berevolusi menjadi sebuah kekuatan, pemerintah melalui semua institusi terkait hendaknya segera merespons dua persoalan ini dengan sangat serius. Karena dua persoalan ini tumbuh dan berkembang di lingkungan birokrasi negara, pemerintah bisa dikatakan sudah kecolongan.

"Yang paling mengejutkan adalah temuan tentang 19,4 persen PNS yang menolak ideologi Pancasila. Temuan ini menggambarkan bahwa masih ada kelemahan dalam proses rekrutmen PNS di masa lalu. DPR berharap kelemahan dalam sistem rekrutmen PNS segera diperbaiki," ujar Bambang Soesatyo. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA