Tempo.Co

KOMENTAR+

Revolusi Industri 4.0 Harus Didukung Sektor Pertanian
Rabu, 21 November 2018
Wakil Ketua Fadli Zon menerima mahasiswa Pascasarjana IPB, Nusantara III, di Gedung DPR RI, Rabu, 21 September 2018. Foto Tempo/Sukarnain

INFO DPR -  Revolusi Industri 4.0 seharusnya didukung dengan kemajuan di sektor agribisnis dan pertanian. Menurut Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, alangkah ironisnya dalam kemajuan Revolusi Industri 4.0, justru kebutuhan dasar di bidang pertanian malah menjadi lemah.

“Saya melihat, sektor pertanian adalah masa depan Indonesia dan tidak mungkin negara ini kokoh, kuat dan berdaulat tanpa sektor pertanian yang kuat,” ujar Fadli Zon ketika menerima mahasiswa Pascasarjana IPB Bogor di Gedung DPR, Rabu, 21 November 2018.

Namun sayangnya, saat ini upaya pembenahan persoalan di sektor pertanian belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Persoalan-persoalan lama masih saja ditemukan seperti masalah benih, lahan, pupuk, dan akses modal. Penyelesaian masalah ini menurutnya berada pada kebijakan pemerintah. 

“Saya melihat yang akan menentukan adalah garis politik pemerintah, akan condong ke sektor agribisnis, sektor pertanian atau tidak. Tergantung policy, pemerintah akan peduli pada sektor itu atau tidak,” tutur Fadli Zon.

Selain persoalan-persoalan yang sudah lama itu, Fadli juga mengkritisi salah satu persoalan pertanian lain yang kerap menjadi pembahasan yakni masalah data. Data produksi dan konsumsi yang dikeluarkan oleh di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian itu tidak jelas dan berbeda. Di sisi lain, ada kebijakan yang mengharuskan impor jagung, sementara di pihak lain memberikan pernyataan jika stok jagung Indonesia surplus.

“Tidak ada data yang reliabel antara produksi dan konsumsi,” ujarnya.

Oleh karena itu Fadli Zon berharap, para mahasiswa Pascasarjana Agribisnis IPB dapat membantu memberikan data yang benar. Dengan perubahan dan perbaikan di bidang Agribisnis pertanian, Fadli Zon berharap Indonesia juga dapat berdaulat pangan seperti negara lain seperti Korea Selatan. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA