Tempo.Co

KOMENTAR+

DPR Desak Kemenhub Penuhi Standar Keselamatan Penerbangan
Kamis, 22 November 2018
Komisi V DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Perhubungan, KNKT, BMKG terkait jatuhnya pesawat Lion Air JT-610, di Gedung DPR RI, Kamis, 22 November 2018. Foto Tempo/Sukarnain

INFO DPR - Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk mengevaluasi penerapan tarif pelayanan kelas ekonomi pada maskapai penerbangan nasional dan wajib memenuhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan. Demikian salah satu hasil kesimpulan Rapat Kerja Komisi  V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan di Gedung DPR, Kamis, 22 November 2018.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V Lasarus, Komisi V DPR RI  juga mendesak Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan keahlian, pelatihan, kualitas dan kuantitas profesionalisme sumber daya manusia bidang penerbangan.  

“Tentu dari kejadian itu banyak hal yang bisa diambil hikmahnya. Tugas regulator adalah memastikan seluruh operator melaksanakan tugasnya sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” kata Lasarus. 

Dikatakan Lasarus, tanpa ingin mendahului kesimpulan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), peristiwa nahas yang menimpa pesawat Lion Air JT-610 dikarenakan trouble yang sudah terjadi sebelumnya ketika pesawat itu terbang dari Bali ke Jakarta. Saat itu telah ada clearance dari regulator yang memberikan rekomendasi jika pesawat tersebut ini clear. 

“Tapi kok terjadi kecelakaan, berarti clearance di sini secara alur pikir kita adalah clearance secara administrasi, tetapi faktanya pesawat ini ‘sakitnya belum sembuh’, lalu diterbangkan. Oleh karena itu kami  melihat perlu meningkatkan kinerja pengawasan kelayakan udara di seluruh maskapai di Indonesia,” tutur Lasarus.

Selain itu, Lasarus juga mengatakan jika peningkatan kinerja ini harus dioptimalkan sebab tahun ini ada anggaran lebih dari Rp 190 miliar untuk melakukan pengawasan kelayakan terbang. Pada 2017, anggarannya sebesar  Rp 200 miliar.

Dari diskusi dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi disebutkan jika tenaga investigastor masih kurang. Dengan jumlah pesawat yang bergerak di atas 1000 penerbangan, jumlah tenaga investigator hanya 200 lebih. Jumlah ini tidak seimbang.

"Ini menjadi tantangan penerbangan kita," kata Lasarus. 

Selain itu, terkait dengan persoalan jatuhnya pesawat Lion Air JT-610, Lasarus berharap cockpit voice recoder dapat segera ditemukan sehingga tahu apa yang yang terjadi di dalam pesawat nahas itu. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA