Tempo.Co

KOMENTAR+

Perekonomian Indonesia Jangan Dijadikan Gimmick Politik
Selasa, 27 November 2018
Anggota Komisi XI DPR Johny G Plate berharap perkembangan nilai mata uang rupiah tidak menjadi gimmick politik, Nusantara I, di Gedung DPR RI, Selasa, 27 November 2018. Foto Tempo/Sukarnain

INFO DPR - Setiap elemen masyarakat diminta tetap menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.  Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate di Gedung DPR, Selasa, 27 November 2018, berharap ada kewaspadaan agar perekonomian dalam negeri tidak menjadi gimmick politik.

“Nilai mata uang kita tidak boleh dipermainkan untuk isu-isu politik. Untuk ekonomi dibutuhkan stabilitas ekonomi yang kuat,” ujarnya.

Dukungan untuk menjaga stabilitas ekonomi agar tetap kuat dibutuhkan dari kesadaran kontestan pemilihan umum, baik itu calon legislatif maupun calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga bukan gimmick yang disampaikan selama tahun politik ini melainkan hal-hal yang baik untuk perekonomian Indonesia.

“Hal-hal yang baik untuk perekonomian kita sampaikan kepada pasar, baik di dalam negeri dan luar negeri agar pasar kita bisa dijaga bersama-sama,” katanya.

Selama ini yang dipersoalkan bahkan menjadi alat politik dan gimmick politik adalah fluktuasinya. Namun yang dibutuhkan adalah stabilitas yang dinilai keekonomiannya. Sesuai keputusan makro ekonomi Indonesia, nilai keekonomian mata uang Indonesia adalah Rp 14400 per dollar Amerika pada di 2018. Posisi ini diharapkan bertahan hingga akhir tahun.

“Sebab ini menjadi acuan bagi eksportir untuk menghitung. Jangan sampai ada kepanikan,” kata Johnny.

Namun, diprediksi, tahun depan, nilai tukar rupiah akan melemah. Oleh karena itu, perhatian di bidang ekspor harus ditingkatkan dan para eksportir diharapkan dapat menghitung dengan benar cost export  dan  memastikan tingkat profit level sehingga tingkat keuntungan yang sudah direncanakan bisa terlindungi dengan baik.

“Dalam bauran kebijakan makro ekonomi kita, Bank Indonesia juga sudah menyiapkan paket swap hedging yang membantu para eksportir kita untuk memastikan nilai rupiah kita menjadi lebih terjamin,” tutur Johnny.

Terkait anggaran APBN 2019 dengan kurs Rp 14400, kata Johnny, bahwa saat ini belum ada rencana revisi APBN sebab nilai mata uang rupiah masih akan bergerak secara dinamis. Apalagi saat ini institusi fiskal melalui bauran kebijakan fiskal dan institusi moneter melalui bauran kebijakan moneter berhasil mengembalikan rupiah ke level pasarnya di range asumsi makro. 

“Tahun depan rupiah diprediksi akan lebih lemah. Ini tentu yang penting bagaimana bauran kebijakan lainnya baik otoritas fiskal dan otoritas moneter kita agar ekspor dan impor kita menjadi terjaga lebih baik. Agar nilai tukar rupiah kita itu tetap bisa dipertahankan stabil,” ucapnya.

Harapan ini mengemuka sebab masih ada perang dagang yang dilakukan oleh administrasi pemerintahan Amerika Serikat yaitu Presiden Donald Trump dan Brexit juga dalam tahapan kritis. Memang diketahui pemerintah Inggris dengan Uni Eropa telah sepakat aturan Brexit, namun aturan ini harus disetujui oleh Parlemen Inggris yang kemungkinan menghadapi kendala yang besar. Kalau itu terjadi akan ada ketidakpastian nilai tukar euro dan poundsterling di quarter pertama tahun 2019 karena Brexit harus selesai di bulan Maret tahun depan.

“Kalau ada ketidakpastian, maka akan ada ketidakpastian juga di nilai tukar, ada ketidakpastian juga di pasar uang London, atau antar Uni Eropa dan Inggris dan berimplikasi di Tiongkok, Indonesia. Dalam kaitannya tentu bauran-bauran kebijakan penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang kemungkinan berpotensi lebih menguat,” katanya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA