Tempo.Co

KOMENTAR+

Kehadiran Teknologi Destruktif Butuh Perbaikan
Kamis, 29 November 2018
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap pemerintah menata sistem antisipasi sistem teknologi destruktif, Kamis, 29 November 2018. Foto Tempo/Sukarnain

INFO DPR - Kehadiran teknologi destruktif membutuhkan upaya perbaikan dari pemerintah. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah melalui keterangan tertulisnya di DPR, Kamis, 29 November 2018 menilai salah satu teknologi destruktif adalah transportasi online. Pemerintah harus segera menata sistem antisipasi dalam kehidupan bisnis maupun sosial apalagi jika dikaitkan dengan kecurangan yang dilakukan provider transportasi online.

"Sebab yang namanya destruktif, akan menganggu apa yang sudah ada dan stabil selama ini," katanya.

Menurut Fahri, saat ini keberadaan transportasi online tidak mengalami kemajuan. Pengembangannya tidak terlihat mulai dari baik dari sisi fitur-fitur transportasi online atau penambahan jenis transaksi baru di hulu. Selain faktor  tersebut, dampak di luar adalah jumlah mobil dan motor tidak bertambah. Penambahan malah terjadi pada jumlah taksi dan ojek. 

"Supply side yakni sisi penawaran, yang meningkat akan menimbulkan kelangkaan konsumen pada bisnis tradisionalnya. Dan mengakibatkan pangkalan ojek bubar serta perusahaan-perusahaan taksi bangkrut. Hal itulah yang menyebabkan demonstrasi para pelaku usaha transportasi tradisional," kata Fahri Hamzah.

Destruksi teknologi ini harus diantisipasi. Karena selain memiliki database pelanggan dan database pengguna kendaraan selaku mitra, perusahaan-perusahaan transportasi online telah menjadi power (kekuatan).  

"Sekarang jika mereka mengembangkan fitur-fitur keuangan, maka ini bisa disebut pelanggaran. Karena mereka memasuki bisnis-bisnis yang membutuhkan ijin khusus tentang itu," ucap dia.

Dia menyontohkan program top up yang bisa ditukarkan dengan uang asli, lalu menahan uang atau memperkecil tarif yang merupakan hak mitra transportasi online. Mereka telah memungut uang publik layaknya kegiatan perbankan. Sehingga para provider transportasi online dapat mengakumulasi modal.

"Dan akumulasi modal itu punya efek dan konsekuensi seperti pajak dan lain-lain,” kata Fahri Hamzah.

Maka itu, Fahri berharap pemerintah harus hadir guna mengatur efek dari teknologi, efek sosial dan juga hak-hak yang memang dimiliki oleh negara seperti pajak dan cukai. Pemerintah harus mampu memetakan bisnis transportasi online ini secara menyeluruh dan berkembang ke arah sektor keuangan (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA