Tempo.Co

KOMENTAR+

DPR Dukung Pacific Exposition 2019
Jumat, 01 Maret 2019
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berdiskusi dengan Dubes Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya.

INFO DPR - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendukung inisiatif Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kedubes RI) untuk Selandia Baru, Samoa dan Tonga menyelenggarakan kegiatan expo perdagangan Pacific Exposition pada pertengahan 2019 mendatang. Fahri menyatakan, negara-negara di wilayah Pasifik harus mengenal Indonesia sebagai bagian dari mereka.

“Wilayah timur Indonesia sudah jelas merupakan bagian dari wilayah Pasifik. Kawasan itu merupakan wilayah maritim dan Indonesia adalah pemain utama. Gagasan Dubes tersebut harus didukung penuh,” ujar Fahri saat memimpin Delegasi DPR RI pada pertemuan Pacific Exposition, di Wellington, Selandia Baru, Rabu, 27 Februari 2019.

Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya, pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa maksud Indonesia dalam pergelaran ini adalah hadir sebagai saudara untuk sekitar 18 negara di kawasan Pasifik. Kedubes RI akan mengadakan expo perdagangan selama tiga hari di Auckland.

“Kita mengajak negara-negara seperti Fiji, Samoa, Tonga dan lainnya membuka mata untuk peluang kerja sama perdagangan dan ekonomi di Indonesia,” jelas Tantowi, usai pertemuan dengan Delegasi DPR RI.

Delegasi DPR RI tiba di Wellington, Selandia Baru dalam rangka kunjungan muhibah. Agenda utama muhibah tersebut adalah dalam rangka memberikan dukungan Pacific Exposition yang digagas Indonesia, serta melakukan pertemuan dengan Menteri Kehakiman Andrew Little dan pertemuan dengan Sekretariat Jenderal Parlemen Selandia Baru.

Selain itu, Fahri juga akan melakukan pertemuan dengan Sir Ron Young, mantan Hakim Agung yang saat ini memimpin Parole Board. Parole Board merupakan sebuah lembaga independen yang bertugas memberikan pembebasan bersyarat untuk pelanggar hukum di Selandia Baru. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Anggota DPR RI Nasir Djamil (F-PKS), Marwan Cik Hasan (F-PD), dan Nihayatul Wafiroh (F-PKB). (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA