Tempo.Co

KOMENTAR+

SDM Tangguh Menjadi Pelengkap Pembangunan Infrastruktur
Selasa, 05 Maret 2019
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo

INFO DPR - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan di akhir masa bakti periode 2014-2019, DPR RI dan pemerintah sepakat untuk tidak hanya meninggalkan legacy berupa pembangunan fisik, seperti infrastruktur saja. Tetapi, juga bertekad meninggalkan legacy pembangunan sumber daya manusia yang tangguh sebagai titik pijak Indonesia melompat lebih tinggi.

Hal ini dikatakan Bambang Soesatyo ketika melantik Dewan Pimpinan Daerah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depidar SOKSI) Kalimantan Selatan periode 2019-2024, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa, 5 Maret 2019.  Hadir dalam acara tersebut Gubernur Kalimantan Selatan sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Walikota Banjarbaru sekaligus Ketua Depidar SOKSI Kalimantan Selatan Nadjmi Adhani, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Heri Purnama, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dan Anggota Komisi XI DPR RI Ahmadi Noor Supit.

Menurut Bambang Soesatyo, pembangunan sumber daya manusia sangat penting untuk melengkapi pembangunan infrastruktur yang sudah dijalankan dari Sabang sampai Merauke. Ada tiga sektor utama yang menunjang pembangunan sumber daya manusia, yaitu pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. 

DPR RI sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang anggaran telah menaikan anggaran ketiga sektor tersebut. Didalamnya ada peran 51 anggota SOKSI dari 91 anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar.

“Anggaran sektor pendidikan dinaikan dari Rp 444,1 triliun di APBN 2018 menjadi Rp 492,5 triliun di APBN 2019. Sektor kesehatan dari Rp 111 triliun di APBN 2018 menjadi Rp 123,1 triliun di APBN 2019, dan sektor perlindungan sosial dari Rp 161,5 triliun di APBN 2018 menjadi Rp 200,8 triliun di APBN 2019,” ujar Bambang Soesatyo.

Dikatakannya, besarnya anggaran yang digelontorkan ke berbagai pos kementerian dan lembaga tersebut harus diawasi bersama. DPR RI tak bisa sendirian dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengawasan. Butuh partisipasi dari berbagai kalangan, termasuk organisasi kemasyarakatan seperti SOKSI.

SOKSI tak hanya bisa berperan mengawasai jalannya roda pemerintahan di tingkat pusat. Pengurus SOKSI yang berada di berbagai kabupaten/kota hingga provinsi, seperti di Kalimantan Selatan, juga bisa menjadi mitra kerja aktif pemerintah daerah setempat.

"Otonomi daerah memberikan berbagai kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Dukungan dan partisipasi organisasi masyarakat seperti SOKSI akan membuat proses check and balances semakin menguat. Sehingga, mudah untuk mewujudkan good and clean governance," ujar dia.  (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA