Tempo.Co

KOMENTAR+

BPK dan KPK dalam Pembangunan Perpustakaan Parlemen
Senin, 04 April 2016
Ketua DPR Ade Komarudin akan melibatkan BPK dan KPK dalam perencanaan pembangunan Perpustakaan Parlemen terbesar se-Asia Tenggara.

“Kami akan undang BPK dan KPK. Kami tidak mau punya gagasan besar, tapi dikerangkeng karena ada kekhawatiran perbuatan yang tercela. Prosesnya jelas dan diawasi KPK serta transparan ke publik,” ujar Ade Komarudin saat press gathering di Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 2 April 2016. Hal ini akan dilakukan agar sejak awal proses perencanaan berjalan secara transparan. Tidak ada pelanggaran hukum dalam pembahasan anggaran pembanguan.

Akom, begitu Ade Komarudin akrab disapa, menilai, perpustakaan merupakan sarana untuk mengantarkan masyarakat atau politikus di parlemen memiliki nalar yang cerdas. Karenanya, kalau ada perdebatan politik di publik bisa berjalan dengan cara yang beradab. “Perpusatakaan itu adalah kebanggaan bangsa. Meski milik DPR, perpustakaan tetap bernama Perpustakaan Parlemen,” ujar Akom.

Nantinya, perpustakaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi bangsa untuk meningkatkan minat baca. “Kalau negeri ini mau maju, ya harus ada motivasinya. Kalau mau pintar, ya harus ‘doyan’ baca buku, harus ada semangatnya,” ucapnya.

Ide pembangunan perpustakaan ini pertama kali muncul dari saran para cedekiawan yang menyampaikan aspirasinya kepada Ketua DPR. Usulan dari para cendekiawan itu dinilai sangat baik. Akom pun menyambut dengan tangan terbuka. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA