Tempo.Co

KOMENTAR+

Pendukung Pasangan Calon Presiden Diminta Tetap Menjaga NKRI
Rabu, 13 Maret 2019
Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria meminta semua pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak mudah di provokasi. Rabu,13 Maret 2019.

INFO DPR - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria berharap seluruh pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tetap menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan NKRI. Riza meminta massa dari kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak terpengaruh isu hoax, berita bohong yang dapat memecah belah bangsa.

“Sangat mungkin ada hacker yang akan merusak jalannya Pemilu, menyampaikan berita hoax, ada juga yang mengadu domba dengan mangacak-acak data,” kata Riza sebelum rapat dengar pendapat dengan Kementerian Dalam  Negeri, KPU dan Bawaslu di Gedung DPR, Rabu, 13 Maret 2019.

Oleh karena itu Riza mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkuat IT dan server hingga pasokan listrik. Dari pengalaman pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya, kerap kali para hacker menjebol pertahanan server KPU bahkan mematikan pasokan listrik.

“Mudah-mudahan dalam pemilu ini tidak terganggu,” ujarnya.

Di samping itu, Ahmad Riza Patria berharap para pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak mudah terpancing dan memperuncing perdebatan antar juru bicara paslon yang dilihatnya di televisi. Sebab, menurut Riza, perdebatan yang terjadi di televisi adalah perbincangan yang biasa terjadi di dalam sejumlah pertemuan atau rapat-rapat.

“Sehari-harinya kami bicara bersama, makan bersama bahkan shalat bersama. Jadi jangan memperuncing perdebatan yang dilihat di televisi,” kata Riza.

Menjelang pemilu pada 17 April 2019, Komisi II DPR RI mengundang pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk  mendengarkan kesiapan penyelenggaraan pemilu. Kendati pertemuan ini adalah agenda rutin Komisi II DPR RI namun perlu diketahui persiapan apa saja menjelang pemilu yang akan dilaksanakan 35 hari lagi.

“Ini memang rapat ruin untuk sama-sama mengecek persiapan pemilu, dari pemerintah, KPU, maupun dari Bawaslu,” tutur Riza. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA