Tempo.Co

KOMENTAR+

RDPU Komisi X dan PSSI Hasilkan Tujuh Kesimpulan
Kamis, 19 Mei 2016
Selama setahun PSSI tidak ada pemasukan, tapi pengeluaran terus.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan Pengurus PSSI, Kamis, 19 Mei 2016, menghasilkan tujuh kesimpulan. Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya.

Dalam RDPU, Pelaksana Tugas Ketua Umum PSSI Hinca Panjaitan menyampaikan selama setahun PSSI tidak ada pemasukan, tapi pengeluaran terus. “Terpaksa dilakukan pemangkasan karyawan hingga 90 persen. Praktis secara administrasi, kegiatan-kegiatan sehari-hari cukup sulit dan akhirnya kita mendanani dari kantong sendiri,” katanya.

Otomatis, kata Hinca, pendanaan untuk tim nasional (Timnas) juga absen. Hampir tidak ada liga amatir yang diadakan di lapangan hijau di pelosok daerah.

Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjunan mengatakan masalah-masalah yang terjadi di PSSI selama ini harus dijadikan pelajaran bagi pemerintah. “Kondisi PSSI selama setahun ini yang tidak keruan adalah akibat tidak terurus. Karenanya, kami di Komisi X ini akan lebih keras lagi berbicara dengan Menpora untuk memberikan perhatian seribu kali lebih besar terhadap PSSI ini, terutama terkait anggarannya,” ujarnya. 

Sementara, Anggota Komisi X  Jefirston R Riwu Kore mengingatkan agar pencabutan pembekuan PSSI tidak abal-abal.  Ia mencium adanya kepentingan pihak-pihak tertentu di sini. “Saya curiga pencabutan pembekuan PSSI ini ada kaitannya dengan pergantian pengurus PSSI dengan adanya keinginan untuk mendesak PSSI mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB),” katanya.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi X lainnya seperti Ridwan Hisjam, Muslim, dan Noor Achmad. Menurut merka, jangan sampai KLB itu malah akan menghancurkan kembali PSSI ke depan. Artinya, harus ada strategi baru PSSI ke depan tanpa  mengorbankan statutanya.

Anggota Komisi X DPR RI Moreno Soeprapto menekankan agar PSSI lebih fokus kepada lima poin yang diminta FIFA. “Itu harus direalisasikan secara kongkrit, sehingga bisa fokus lagi untuk berprestasi dan jauh dari konflik,” ujarnya.

Setelah berdiskusi selama dua jam, RPDU menghasilkan tujuh kesimpulan yang dibacakan Pimpinan Sidang Riefky Harsya. Pertama, Komisi X DPR RI mengapresiasi terhadap keputusan FIFA yang telah mencabut sanksi terhadap PSSI. Kedua, Komisi X mengapresiasi penjelasan PSSI tentang program kerja, pembenahan internal, dan langkah-langkah untuk memutas kompetisi sepakbola nasional pasca dicabutnya pembekuan/sanksi oleh pemerintah dan FIFA.

Ketiga, Komisi X mendukung langkah-langkah PSSI dalam menjalankan program prioritas persepakbolaan nasional sebagaimana tercantum dalam acuan kerja yang direkomendasikan oleh FIFA pada surat tertanggal 13 Mei 2016, yaitu Memperbaiki hubungan dengan pemain. PSSI dan APPI akan menetapkan standar kontrak bagi pemain sekaligus menyiapkan asuransi ; Memperbaiki statuta PSSI sesuai dengan standar statuta FIFA. Sekaligus berkomunikasi dengan pemerintah terkait dengan kesepakatan yang bisa dijalankan bersama ; Meninjau Indonesia Super League (ISL) sebagai kompetisi resmi PSSI, sekaligus mengkaji status Torabika Soccer Championship (TSC) dalam Kongres PSSI, 1 Juni 2016 mendatang ; Mempersiapkan tim nasional Indonesia untuk mengikuti beberapa agenda FIFA yang terdekat dseperti Piala AFF 2016, Sea Games 2017, dan Asian Games 2018 ; Pengembangan infrastruktur persepakbolaan nasional berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memajukan sepa bola nasional.

Keempat,   Agar sepakbola nasional dapat segera bangkit kembali dan mengharumkan nama bangsa, Komisi X meminta PSSI untuk terus melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pemangku kepentingan sepakbola nasional termasuk dengan pemerintah dan klub-klub sepakbola nasional. Kelima, Komisi X akan menyampaikan kepada pemerintah agar kebijakan terhadap PSSI (pemberian sanksi) seperti SK Menpora 01307 tidak terulang kembali, mengingat dampak terhadap terhentinya aktifitas sepakbola menimbulkan kerugian pada pembinaan dan prestasi persepakbolaan nasional.

Keenam, Komisi X akan menyampaikan apresiasi aspirasi yang berkembang dalam RDPU dengan PSSI hari ini, termasuk adanya permintaan dukungan anggaran dalam pembinaan tim nasional pada Rapar kerja dengan Menpora RI selanjutnya. Ketujuh, dengan dicabutnya pembekuan/sanksi oleh pemerintah dan FIFA, Komisi X meminta PSSI ke depan dapat lebih profesional, akuntabel, dan berprestasi.  (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA