Tempo.Co

KOMENTAR+

TNI Diminta Menjaga Netralitas dalam Pemilu 2019
Senin, 18 Maret 2019
Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat kelengkapan negara dalam bidang pertahanan harus mengutamakan sikap netralitas, terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

INFO DPR - Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat kelengkapan negara dalam bidang pertahanan harus mengutamakan sikap netralitas, terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. TNI dituntut harus mampu menunjukkan sikap netral menjadi tentara yang profesional dalam mengawal pelaksanaan pesta demokrasi itu.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan demikian usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Panglima Kodam V/Brawijaya beserta jajarannya di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 14 Maret 2019. Tim Kunspek Komisi I DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha. 

“Saya menghimbau kepada masyarakat jangan segan-segan untuk melaporkan apabila melihat sikap TNI yang tidak bersikap netral. Sehingga nantinya laporan tersebut bisa diteruskan kepada Pangdam, untuk nantinya diberi pelurusan,” kata Kharis.

Dia berharap melalui sikap netralitas TNI, dapat mendukung lancarnya kesiapan dan persiapan prajurit yang bertugas di lapangan dalam mendukung pengamanan Pemilu 2019, pada 17 April 2019. 

“Saya berharap Pemilu berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Sehingga seluruh kesiapan persiapan yang sudah disiapkan dan kesiapan prajurit yang yang bertugas tidak mengharuskan mereka melakukan tindakan-tindakan ekstra. Cukup mereka ada di lapangan, kondisi aman itu yang kita harapkan,” ujarnya.

Hal senada juga dikatakan Anggota Komisi I DPR RI Syaiful Bahri Anshori. Netralitas TNI penting karena mereka merupakan alat negara bukan alat kekuasaan. Syaiful Bahri Anshori mengapresiasi prestasi Kodam V/Brawijaya mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sudah berlangsung sebelumnya. Pengalaman tersebut menjadi cerminan bahwa prajurit dari Kodam V/Brawijaya sudah siap dan berpengalaman mengamankan Pemilu 2019. 

“Ditambah Kodam V/Brawijaya sudah memiliki peta-peta daerah yang kemungkinan dapat terjadi konflik. Saya kira Kodam V/ Brawijaya sudah siap tinggal bagaimana nantinya menyinergikan peran masing-masing,” ujar Syaiful.  (*)

 

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA