Tempo.Co

KOMENTAR+

Butuh Political Will untuk Perbaiki Nasib Guru Honorer
Senin, 18 Maret 2019
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

INFO DPR -  Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengakui persoalan guru honorer bukan masalah yang baru. Sejak awal duduk sebagai Anggota Dewan, Fadli mengakui jika persoalan guru honorer telah menjadi perjuangan fraksi-fraksi di DPR. Hal ini dikatakan Fadli ketika menerima sejumlah guru honorer dari Jember dan Kebumen di ruang kerjanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 18 Maret 2019.

Menurut Fadli, upaya memperbaiki kesejahteraan guru honorer tidak sulit, hanya tergantung pada political will dan diskresi pemerintah. Seharusnya pemerintah menyerap tenaga para guru honorer apalagi guru mempunyai pengabdian yang panjang.

Pengangkatan guru honorer seharusnya mudah sebab jumlah itu dapat disesuaikan dengan quota guru-guru yang sudah pensiun dan berdasarkan kebutuhan pengajar di sekolah-sekolah. Langkah ini, kata Fadli tidak akan mempengaruhi anggaran pemerintah sebab dana bagi guru sudah tersedia.   

“Saya mengerti guru honorer dan penyuluh seharusnya diangkat dengan rasionalitas. Karena memang masih dibutuhkan. Selain karena jumlahnya belum memenuhi kebutuhan, rasionya masih kurang. Apalagi mereka sudah mengabdi puluhan tahun, artinya kemampuannya sudah teruji,” kata Fadli.

Fadli berharap ada perubahan menyangkut nasib guru. Kesejahteraan guru sangat penting dan harus menjadi skala prioritas.  Kendati demikian, persolan ini akan tetap dia sampaikan kepada institusi yang mengurusi masalah ini.

“Kami akan sampaikan ke institusi terkait,” katanya. 

Sementara itu, Teguh, seorang Guru SMA dari Jember  mengeluh karena minimnya perhatian bagi kesejahteraan mereka. Oleh karena itu dia berharap pemerintah ke depan tidak lagi mengangkat dan memberikan regulasi pengangkatan hanya bagi guru K2 atau K1. Sebab, guru-guru yang mengenakan label 'tanpa kategori' juga mempunyai hak yang sama. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA