Tempo.Co

KOMENTAR+

Pengamanan Kelompok Bersenjata di Papua Harus Tegas
Rabu, 20 Maret 2019
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

INFO DPR - Kontak tembak antara anggota Brigade Mobil (Brimob) dengan kelompok kriminal bersenjata yang kembali terjadi Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua. Rabu pagi, 20 Maret 2019 di Bandara Mugi Distrik Mugi, Kabupaten Nduga menjadi perhatian Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Menurut Fadli di Gedung DPR, Rabu, 20 Maret 2019,  persoalan itu harus diselesaikan dengan pendekatan yang jelas dan tegas, apakah kelompok bersenjata atau separatis. Jika disebutkan sebagai tindakan separatis, pemerintah harus melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Jangan lakukan pendekatan keamanan lagi jika itu sudah mengancam integrasi bangsa. Jadi koordinasi antara penegak keamanan dan penegak hukum itu sudah jelas,” kata Fadli.

Terkait dengan penyelenggaraan pemilu serentak 2019 di Papua, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron berharap jika pemilihan umum bisa berjalan dengan damai, jujur adil, dan legitimated, sesuai waktu yang dijadwalkan penyelenggara pemilu. Saat ini, kata Herman, sedang dicari cara agar pemilu tidak terganggu oleh persoalan-persoalan krusial termasuk e-KTP di Papua.

“Sebab, hingga saat ini di Papua masih ada 50 persen yang belum terekam KTP elektronik. Kami mendorong pemerintah agar mengejar yang 50 persen lagi atau ada affirmative bagi pemilih di Papua dan memudahkan masyarakat Papua menggunakan hak pilih sesuai kondisi dan situasinya,” ujar Herman.

Mengenai situasi keamanan di Papua, Herman mengatakan jika pelaksanaan pemilu yang akan  berlangsung 28 hari lagi harus menjadi perhatian keamanan dan penegak hukum setempat. Dia menyerahkan pengamanan ini kepada pengerahan aparat penegak hukum.

“Karena ini hajatan negara, seluruh instrumen negara harus ikut menyukseskan. TNI, Polri berkewajiban menjaga agar pemilu berlangsung dengan tertib,” kata Herman. (*)

 

 

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA