Tempo.Co

KOMENTAR+

DPR Dukung Reaktivasi Jalur KA di Pati
Jumat, 22 Maret 2019
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratto mengatakan, pihaknya setuju dengan adanya rencana Bupati Pati menghidupkan kembali jalur kereta api yang ada di Kabupaten Pati.

INFO DPR - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratto mengatakan setuju dengan rencana Bupati Pati menghidupkan kembali jalur kereta api yang ada di Kabupaten Pati. Ia menilai, moda transportasi harus berkembang seiring meningkatnya jumlah penduduk di Pati.

“Moda transportasi jangan hanya di jalan saja, tetapi kereta api juga perlu kita kembangkan. Sehingga moda transportasi publik akan semakin mudah dijangkau,” ujar Anton di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pati, Selasa, 19 Maret 2019.

Reaktivasi kereta api bisa dikembangkan sebab sudah ada jalurnya. Hanya saja, saat ini memang sudah tidak aktif.

“Dengan adanya kereta api di Pati ini, nantinya masyarakat juga bisa bepergian menggunakan kereta. Mudah-mudahan juga, ini bisa mengurai masalah kebutuhan angkutan saat lebaran,” katanya.

Sementara itu, Bupati Pati Haryanto menyatakan bersedia membantu pemerintah pusat apabila jalur kereta api itu diaktifkan kembali, karena kereta api itu juga kebutuhan yang tidak kalah penting untuk percepatan transportasi. Ia menilai bahwa reaktivasi kereta api di Pati merupakan upaya untuk mengurai kemacetan dan untuk mengurangi beban jalan pantura.

“Kami telah mengikuti beberapa seminar nasional, untuk menghindari kemacetan di jalur Pantura, perlu adanya kereta api Semarang-Lasem. Kalau itu direalisasikan maka kami akan siap membantunya. Dan kita minta DPR RI agar mendorong mendorong pemerintah pusat untuk mereaktivasi jalur kereta api yang ada di Kabupaten Pati ini,” ujar Haryanto.

Selain itu, reaktivasi atau menghidupkan kembali jalur-jalur kereta api cukup potensial untuk mendongkrak daya saing ekonomi daerah. Namun, itu perlu komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dukungan anggaran yang memadai. (*)

 

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA