Tempo.Co

KOMENTAR+

Penyelesaian KTP-Elektronik Melibatkan Pemerintah Daerah
Senin, 25 Maret 2019
Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria meminta semua pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak mudah di provokasi. Rabu,13 Maret 2019.

INFO DPR - Dari 192 juta warga yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 17 April 2019, sebanyak 4 juta diantaranya belum mempunyai KTP elektronik. Padahal, UU Pemilu mengharuskan semua pemilih harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

Terkait dengan itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria mengatakan Komisi II DPR RI telah meminta Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk segera bekerja sama dengan pemerintah daerah menyelesaikan persoalan KTP elektronik para pemilih yang sudah terdaftar sebagai DPT.  Dikatakan Riza, di Gedung DPR, Senin, 25 Maret 2019, jika diselesaikan dengan sinergi, masalah KTP elektronik bisa tuntas sebelum pemilu.

“Kami minta Kementerian Dalam Negeri untuk segera bekerja sama dengan pemerintah daerah menyelesaikan masyarakat yang terdaftar dalam DPT namun belum memiliki KTP elektronik,” kata Riza.

Pekan lalu, menurut Riza, Dirjen Dukcapil Kemendagri sudah menyiapkan beberapa alat besar yang bisa mempercepat proses pencetakan KTP elektronik. Beberapa KTP elektronik yang terbengkalai dan belum selesai, harus ditarik dan dibawa ke pusat, kemudian pusat akan melakukan pencetakan KTP elektronik.

Penyelesaian masalah ini, kata Riza, berbeda terhadap persoalan KTP elektronik di Papua. Sebab wilayah teritorial di Papua sulit dijangkau, kondisi sosiologis masyarakat, termasuk sumber daya manusia (SDM) petugas yang terbatas memang menjadikan masalah KTP elektronik ini perlu ditangani khusus.

“Saya kira perlu ada penanganan khusus dan kami sudah sampaikan ke Pak Dirjen Dukcapil dan sudah didengarkan. Menurut informasi  masih ada 50 persen masyarakat Papua yang belum memiliki KTP elektronik, yang memang harus segera diselesaikan,” ucap dia.

Karena hambatan-hambatan itu, masalah pencetakan KTP elektronik yang ada di Papua tidak dapat dibawa ke pusat. Namun, petugas dari Dukcapil harus pro aktif dan datang ke Papua.

“Pemerintah pusat yang harus datang ke Papua, melakukan supervisi, memonitoring dan membantu proses pelaksanaan e-KTP elektronik di Papua,” kata Riza.   

Riza juga berharap pelaksaan pemilu di Papua juga berlangsung aman dengan dukungan pengamanan terpadu dari TNI dan Polri. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA