Tempo.Co

KOMENTAR+

Pemerintah Diminta Merinci Kualitas Program di Daerah
Senin, 25 Maret 2019
Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan menteri Perhubungan.

INFO DPR - Anggota Komisi V DPR RI Yoseph Umar Hadi berharap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan rincian di mana saja daerah yang telah menjadi sasaran program. Sebab selama ini, ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah, Anggota Dewan tidak tahu mana saja pembangunan yang telah dikerjakan pemerintah pusat.

“Kami minta daftar pembangunan sekolah dan pasar. Sebab, ketika kami berkunjung di daerah, masih kami temukan daerah yang tidak mempunyai sekolah dasar,” kata Yoseph dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo di Gedung DPR, Senin, 25 Maret 2019.

Pernyataan itu dibenarkan Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis yang memimpin rapat tersebut. Hingga saat ini pihaknya tidak tahu, di mana saja dan bagaimana kualitas program-program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan. Di Kota Kupang, kata Fary, sebelumnya, sebuah jembatan bisa digunakan untuk lalu lintas kendaraan bermotor, namun setelah dibangun, ukurannya menjadi lebih kecil dan hanya bisa digunakan untuk pejalan kaki. Selain itu dia juga menyoroti program lain seperti PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah) yang disebut-sebut menjangkau 900 kecamatan atau KOTAKU di 1193 kelurahan.

“Kita tidak tahu sekolah mana saja yang mau dibangun. Sanimas dilakukan di mana dan bagaimana pembangunan jembatan gantung, yang hingga kini masih ‘menggantung’ terus,” ujar Fary.

Anggota Komisi V DPR RI A Bakri HM mengakui, di wilayah daerah pemilihannya di Jambi, rencana pembangunan jembatan gantung belum terealisasi hingga saat ini. “Katanya akan dipasang konstruksi baja untuk pembangunan jembatan gantung. Tapi sampai hari ini belum kelihatan,” tutur Bakri.

Pertemuan Komisi V DPR RI dengan dua kementerian dan jajarannya ini berkaitan dengan realisasi anggaran hingga akhir Maret 2019.

Dalam awal rapat itu Basuki mengatakan pada triwulan I ini sudah ada progress penggunaan anggaran Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 115,8 triliun. Realisasi anggaran telah mencapai 6,59 persen atau sekitar Rp 7,3 triliun sementara pembangunan fisik sudah dilaksanakan sebesar 7,13 persen. Dari dana tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) sebanyak 9000 desa atau Rp 2,02 triliun, kegiatan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) untuk 206.500 unit senilai Rp 4,29 triliun, PISEW di 900 kecamatan senilai Rp 0,5 triliun, KOTAKU di 1193 kelurahan atau Rp 0,28 triliun, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 5323 lokasi atau yang kegiatannya senilai Rp 0,96 triliun, pembangunan jembatan gantung sebanyak 166 unit, Sanimas di 809 lokasi.

Sementara itu Eko menjelaskan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terjadi kenaikan indeks prestasi kinerja pegawai di kementerian yang baru ini. Dari Salah satu contohnya yaitu dari cara tata kelola arsip di mana pada 2016, kementerian ini meraih peringkat 32 dari 34. Pada 2017, kemampuan ini meningkat dan menempati posisi ke-6 dari seluruh kementerian/lembaga. Dikatakan Eko, dari pagu anggaran kementerian yang dibawahinya yakni Rp 5,1 triliun, realisasi kegiatan sudah dilakukan hingga 9,05 persen. Anggaran itu didominasi untuk belanja barang.

Dari capaian kerja, Eko menyebutkan bahwa menargetkan membangun 5000 desa tertinggal. Dan pada 2018, mereka berhasil meraih capaian hingga 6518 desa. Sementara untuk 80 daerah tertinggal, sebanyak 59 diantaranya sudah ditangani. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA