Tempo.Co

KOMENTAR+

Fadli Zon Dengarkan Keluhan Para Ibu
Selasa, 26 Maret 2019
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan dan aspirasi ibu-ibu masyarakat Kabupaten Bogor yang tergabung dalam ibu-ibu pengajian Raudhotul Jannah Villa Nusa Indah, Jawa Barat.

INFO DPR - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menerima kunjungan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Bogor yang tergabung dalam ibu-ibu pengajian Raudhotul Jannah Villa Nusa Indah, Jawa Barat. Aspirasi tersebut diantaranya berupa keluhan terkait ujian nasional (UN) yang harus dijalani oleh putra-putri mereka. Tidak sedikit siswa yang merasa terbebani oleh adanya UN tersebut hingga stress, bahkan sakit. Hal tersebut tentu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para ibu ketika anaknya sudah akan memasuki masa UN.

“Seperti biasa, di DPR ini banyak dikunjungi oleh masyarakat, baik anak-anak sekolah dari TK sampai SMA, juga mahasiswa, ibu-ibu dan masih banyak lagi. Untuk kali ini yang datang ke DPR RI ini ibu-ibu dari Raudhotul Jannah, Villa nusa Indah, Bogor Jawa Barat. Kebanyakan dari mereka ini merupakan pengalaman pertama bisa berkunjung ke gedung rakyat ini. Selain sebagai sebuah edukasi, kebanyakan dari mereka juga mengadukan berbagai permasalahan atau aspirasi yang mereka hadapi,”ujar Fadli di Gedung DPR, Senin, 25 Maret 2019. 

Menanggapi keluhan para ibu, Fadli mengatakan bahwa pihaknya juga menilai bahwa UN tidak memberikan manfaat yang lebih pada anak didik. Apalagi pada implementasi, kerap kali materi yang dipelajari tidak ada dalam soal-soal UN. Dia menilai UN tidak memberikan gambaran yang utuh tentang standarisasi sebuah sistem pendidikan. Sebelumnya dia telah meminta pemerintah meninjau ulang penyelenggaraan UN pada siswa didik. Lebih lanjut ia berharap ke depan harus ada cara lain yang digunakan untuk bisa mengetahui minat dan bakat siswa.

Aspirasi lain yang terungkap dalam kesempatan itu adalah terkait masih adanya masyarakat Bogor yang belum memiliki KTP Elektronik (E-KTP). Padahal mereka secara resmi telah mendaftar, mengurus hingga bertahun-tahun. Namun E-KTP belum juga dikantongi. Fadli menyesalkan hal ini apalagi diketahui saat ini ada sejumlah WNA dengan mudah mendapatkan E-KTP.

“Penduduk asli yang secara resmi mengurus belum juga dapat E-KTP hingga bertahun-tahun. Ironisnya, ada WNA dengan mudah bisa mendapatkan EKTP. Apalagi menjelang pileg dan pilpres ini, hal tersebut tentu akan menjadi masalah lain di belakangnya,” kata Fadli. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA