Tempo.Co

KOMENTAR+

Sebanyak 17,5 Juta DPT Bermasalah
Selasa, 26 Maret 2019
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon minta pemerintah lakukan pemutakhiran DPT bermasalah.

INFO DPR - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berharap penyelenggara pemilihan umum yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera membersihkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah sebanyak 17,5 juta. Temuan data DPT bermasalah itu, kata Fadli di Gedung DPR, Selasa, 26 Maret 2019 karena data tersebut ganda, invalid, manipulative atau tidak ada orangnya yang biasa disebut data ‘siluman’. Dalam waktu dua minggu menjelang penyelenggaraan pemilu 17 April 2019, Fadli optimis jika dilakukan bersama-sama, DPT bermasalah dapat diselesaikan.

“Saya kira masih bisa, kalau mau pasti bisa. Tinggal di-delete, duduk bersama, buka komputernya, cek satu persatu, kan sudah dibagi zonanya. Kita punya aparatur sampai ke tingkat TPS. KPU punya aparatur, Bawaslu dan Panwaslu punya aparatur hingga ke bawah. Tinggal dicek saja. Kalau data itu dari pusat, tinggal dihapus atau ditandai, saya kira selesai itu saja kecuali bisa disebutkan tidak ada data yang ganda,” kata Fadli.

Dia juga mengakui jika sebelumnya pada pertengahan Desember 2018 telah dilakukan pemutakhiran data. Dan sudah dilakukan dua kali perbaikan DPT oleh KPU. Namun hingga saat in masih ada yang bermasalah.

“Yang bermasalah ini yang harus diselesaikan jangan sampai ada ketidakpercayaan pada penyelenggara pemilu,” tutur dia.

Menurut Fadli, saat ini bukan moment untuk menyalahkan siapapun. Kalaupun terjadi kesalahan, data itu sejak awal sudah ada di Kementerian Dalam Negeri dan KPU harus melakukan perbaikan data itu.

“Ini pelajaran ke depan. Jangan sampai ini terjadi lagi di negara demokrasi modern seperti Indonesia. Apalagi mau bicara industry 4.0. Seharusnya masalah data sudah selesai dari abad lalu, dari abad 20. Bahkan negara terbelakang saja di Afrika tidak ada masalah data kependudukan. Masa Indonesia yang masuk G-20 masih punya data yang salah. Ini bukti kegagalan pemerintah sekarang untuk memutakhirkan data dan data itu aktual,” ucap Fadli Zon. (*)

 

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA