Tempo.Co

KOMENTAR+

Integrasi Moda Angkutan Dipersoalkan Komisi V DPR RI
Selasa, 26 Maret 2019
Rapat dengar pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perkeretaapian Indonesia

INFO DPR - Komisi V DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirjen Perkeretaapian Zulfikri dan jajarannya di Gedung DPR, Selasa, 26 Maret 2019. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis, anggota dewan mempersoalkan integrasi moda transportasi antara Lintas Rel Terpadu (LRT) dengan angkutan umum yang lain. Mereka menyontohkan belum baiknya integrasi LRT dengan angkutan umum yang ada di Palembang Sumatera Selatan.

“Kendala kereta api yang sudah dibangun terutama masalah antar moda. LRT di Palembang, kata Presiden Joko Widodo ketika pertama kali naik menilai jika LRT itu sangat nyaman seperti yang ada di Eropa, tapi, begitu turun, serasa di Indonesia lagi,” kata Fary.

Persoalan itu, menurutnya menjadi ‘pekerjaan rumah’ bersama. Apalagi Palembang sudah menjadi contoh untuk pembangunan LRT lain di Indonesia. Namun, Fary mengatakan, jika sistem integrasi itu tidak dibenahi, program LRT di Palembang seharusnya tidak menjadi contoh. Sebab terjadi penurunan hingga 20 persen dan kerugiannya ditanggung oleh operator yang harus membayar sebesar Rp 8 miliar hingga 10 miliar untuk menanggung biaya listrik dan lain sebagainya.

“Kalau bisa LRT Palembang tidak menjadi contoh. Kami sudah beberapa kali ke sana dan tidak pernah ada langkah strategis,” ujar Fary.

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengaku kecewa dengan pembangunan transportasi yang tidak terkonsep. Dia berharap ada perubahan paradigma dalam membangun sistem kereta api. Seharusnya pemerintah juga memikirkan cara untuk membantu pertumbuhan sektor ekonomi bagi lahan-lahan yang ada di sekitar kawasan kereta api.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Capt Anthon Sihombing memuji dan mengapresiasi upaya pemerintah yang memajukan transportasi kereta api di Indonesia. Sejak masa penjajahan Belanda, kereta api sudah menjadi salah satu angkutan diminati.

“Selama ini, ini yang kita tunggu-tunggu, sejak merdeka hingga sekarang, tren naik kereta api semakin tinggi. Mari kita kembangkan perkeretaapian Indonesia. Kalau kita lihat di Eropa seperti dari Roma, Milan jika ingin ke Venice kebanyakan menggunakan kereta api,” katanya yang berharap ada perbaikan jalur kereta api di Sumatera Utara yakni antara Tebing – Siantar, termasuk pembangunan jalur dari Kuala Namu hingga Parapat Danau Toba.

Dirjen Perkeretaapian Zulfikri mengatakan bahwa untuk angkutan perkotaan seperti kereta rel listrik (KRL) di Jakarta ada bantuan subsidi hingga 50 persen. Tujuan subsidi ini adalah untuk mensifting jalan agar beralih ke kereta listrik. Sebab, dari analisis ekonomi, sebesar Rp 70 triliun dihabiskan dalam biaya kemacetan di jalan raya.

Terkait persoalan LRT Palembang Zulfikri menyebutkan jika pembangunan itu dilakukan untuk mengejar Asian Games pada Agustus 2018. Dia sependapat dengan pernyataan Anggota Komisi V DPR RI bahwa integrasi moda menjadi utama. Dan direncanakan pada awal tahun ini hingga 2020 mendatang diupayakan memperbaiki integrasi LRT dengan moda angkutan lain.

“Diharapkan pada 2020 terjadi kenaikan penumpang dan pada 2023 sudah melakukan TOD atau Transit Oriented Development,” ujarnya.

Untuk angkutan kereta di Jakarta dan sekitarnya, Zulfikri mengatakan bahwa pada 2021 mendatang, stasiun sentral untuk kereta jarak jauh (long distance) dan kereta dalam kota di Manggarai sudah selesai pengerjaannya. Selain itu, di Dukuh Atas juga akan dibangun stasiun sentral dalam kota. Menurut Zulfikri, lumrah terjadi di sejumlah negara jika stasiun sentral tidak terpusat di satu tempat.

“Tidak harus tertumpu di satu tempat tetapi juga bisa terpisah seperti yang ada di Eropa,” ucap Zulfikri. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA