Tempo.Co

KOMENTAR+

TPP Desa Harus Mampu Percepat Pembangunan Desa
Rabu, 27 Maret 2019
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi dua orang Tenaga Pendamping Profesional Desa (TPP Desa) terbaik dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Maria Odilia Besin dan Charles Mau.

INFO DPR - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja dua orang Tenaga Pendamping Profesional Desa (TPP Desa) terbaik dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Maria Odilia Besin dan Charles Mau. Kehadiran mereka dan ratusan ribu TPP Desa di berbagai daerah lainnya telah membantu mempercepat program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

"Bersama ratusan ribu TPP Desa lainnya yang tersebar di berbagai daerah, Maria Odilia Besin dan Charles Mau, telah meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan nasional. Khususnya dalam mengawal dana desa yang mencapai satu miliar rupiah, agar bisa dimanfaatkan sebesarnya untuk kemakmuran masyarakat desa setempat," ujar Bambang saat menerima Maria Odilia Besin dan Charles Mau, didampingi Ketua Komisi V DPR RI Farry Djemi Francis, di ruang kerja Ketua DPR RI, di Jakarta, Senin, 25 Maret 2019.

Dikatakan Ketua DPR RI, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa telah meneguhkan desa dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kesempatan masyarakat desa juga lebih besar dalam menunjang pembangunan nasional. Setiap desa mendapatkan alokasi dana desa mencapai Rp 1 miliar, disesuaikan dengan kebutuhan dan tipologi desa. Besarnya anggaran tersebut tentu harus dikelola dengan baik, agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Disitulah pentingnya peran TPP Desa.

"TPP Desa harus jeli melihat peluang yang ada di desa. Karena pemanfaatan dana desa bukan hanya untuk pembangunan jalan desa saja, melainkan juga bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan berbagai potensi yang ada di desa melalui pembuatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Sehingga target satu desa satu Bumdes bisa tercapai secepat mungkin. Tidak hanya dari segi kuantitas, namun juga dari segi kualitas," tutur Bambang Soesatyo.

Disebutkannya, dari sekitar 72.944 desa, baru 40 ribuan yang memiliki Bumdes. Padahal melalui Bumdes, berbagai potensi yang dimiliki desa, seperti dalam bidang pariwisata, bisa lebih dimaksimalkan. 

"Indonesia dikarunia bentang alam yang indah. Potensi ekonomi di bidang pariwisata sangat besar dalam menunjang pembangunan. Multiplier effect-nya juga sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika jeli melihat peluang ini, desa bisa mendapatkan pemasukan yang signifikan," kata dia.

Agar pembangunan bisa dijalankan tanpa menimbulkan polemik, kuncinya adalah adanya komunikasi yang intensif. Karena itu, TPP Desa juga harus bisa menjadi jembatan komunikasi antara aparat desa dengan masyarakat desa.

Dia berpesan agar para TPP Desa menjadikan kegiatan mereka ini sebagai pengalaman yang berharga. Khususnya untuk menapaki jenjang karir di kemudian hari.

"Tidak semua anak bangsa bisa mengabdikan dirinya secara langsung kepada bangsa dan negara dalam proses pembangunan. Para TPP Desa harus bersyukur telah diberi kesempatan. Jadikan bentuk syukur tersebut dengan menunjukan kinerja yang maksimal di lapangan," kata Bambang Soesatyo. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA