Tempo.Co

KOMENTAR+

Konflik Penggunaan Air Petani dan Budi Daya Perikanan Harus Diselesaikan
Senin, 01 April 2019
Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo meminta permasalahan tarik ulur penggunaan air untuk tanaman pangan dan perikanan budi daya di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan segera diakhiri.

INFO DPR - Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo meminta permasalahan tarik ulur penggunaan air untuk tanaman pangan dan perikanan budi daya di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan segera diakhiri. Sehingga permasalahan itu tidak menimbulkan gesekan antarmasyarakat petani sebagai pemanfaat. Demikian dikatakan Edhy saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau saluran irigasi di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tugu Mulyo dan kolam air deras perikanan budi daya, di Musi Rawas, Sumatera Selatan, Jumat, 29 Maret 2019.

Turut hadir, Anggota Komisi IV DPR Fadholi, Anggota Komisi IV DPR Hermanto, Wakil Bupati Musi Rawas Suwarti dan sejumlah perwakilan dari stakeholder dan Staf Ahli di Kementerian Pertanian.

Selama lebih dari dua tahun rusaknya bendungan irigasi primer menimbulkan konflik dan tarik ulur penggunaan air antara petani persawahan dan budi daya perikanan air tawar. Petani pangan menginginkan agar irigasi lancar dan merata, terutama untuk persawahan.

“Pasti ada jalan keluar. Petani airnya kurang, juga perikanan butuh air. Soal pembagian air untuk sawah dan perikanan, ini teknis, jangan tarik-menarik. Ini sudah dimediasi pemda dan kepala daerah, kita di pusat mengayomi ikut mendorong agar ada jalan tengah,” kata Edhy.

Mendengarkan keluhan petani,  dia memastikan akan segera berkoordinasi dengan Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk segera memperbaiki bendungan irigasi primer yang rusak tersebut.

"Karena ini irigasi primer anggarannya ada di PUPR maka saya ingin melakukan pendekatan. Selama ini dari pihak Pemda Musi Rawas dan kota. Bahkan Pangdam sudah turun tangan, tapi tidak ada realisasi. Ini enggak benar, ada deadlock berkepanjangan. Padahal secara analisa enggak sulit, anggarannya enggak mahal,"ucapnya.

Diharapkan, dengan diperbaikinya saluran irigasi dapat memenuhi kebutuhan air bagi petani maupun pembudidaya perikanan. Kedua kelompok bisa memanfaatkan aliran air Sungai Kelingi dengan maksimal sesuai peruntukkan dan kebutuhannya.

Edhy juga meminta Pemprov Sumsel untuk terus mengawal kasus ini, sebab aliran irigasi tersebut lintas kabupaten, dari Lubuk Linggau hingga Musi Rawas. Dikhawatirkan, ada upaya oknum yang membiarkan konflik ini berkepanjangan agar harga tanah jatuh dan petani menjual tanahnya. 

"Tugomulyo ini sejak zaman Bung Karno sudah didirikan untuk lahan pertanian. Jadi kalau kita tiba-tiba melupakan itu, lalai kita sama pendahulu. Karena ini masalah air, tinggal dialiri saja, anggaran di PSP Tanaman Pangan saya yakin cukup untuk mengatasi ini," ujar Edhy.

Sebelumnya, Wakil Bupati Musi Rawas Suwarti mengatakan jebolnya bendungan air dari aliran Sungai Kelingi mengakibatkan petani dan petambak ikan air tawar mengalami kerugian. Bahkan ada ratusan hektar lahan pertanian telah beralih fungsi akibat kekeringan. Karena itu, ia berharap kunjungan Komisi IV DPR RI dapat memberikan solusi supaya tidak ada lagi benturan antara masyarakat petani sawah dan kolam ikan. (*)

 

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA