Tempo.Co

KOMENTAR+

Butuh Sinergi Perekaman Biometrik Calon Jemaah Haji
Selasa, 02 April 2019
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk meningkatkan upaya untuk melakukan kesiapsiagaan masyarakat di dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.

INFO DPR - Pemerintah Arab Saudi telah melakukan perubahan kebijakan untuk kegiatan perekaman biometrik. Perubahan itu berupa perekaman karakteristik fisiologis berhubungan dengan bentuk tubuh bagi para calon jemaah ibadah haji, yakni dilakukan di embarkasi asal. Namun Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai, perekaman biometrik ini tidak mudah dilakukan jika tidak ada sinergi instansi-instansi terkait. Ketika memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI UPT Embarkasi Asrama Haji, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin, 1 April 2019, Ace akan mendengarkan dan menyerap aspirasi terkait permasalahan yang sedang berkembang di lapangan.

“Yang paling penting adalah persoalan tentang biometrik yang pada saat ini masih menjadi kendala pengurusan perekamannya,” ujar Ace.  

Menurut Ace, perekaman biometrik saat ini dilakukan bersamaan dengan pengurusan visa, tentu ini menambah anggaran baik dari segi sarana maupun prasarana. Sebelumnya, perekaman biometrik dilakukan pada saat calon jemaah haji akan berangkat ke Arab Saudi.

“Kalau sekarang proses perekaman biometrik dilakukan bersamaan dengan pengurusan visa,” katanya.

Untuk itu, Komisi VIII DPR RI mengajak berbagai instansi, khususnya Kementerian Agama RI untuk bersama-sama duduk mencarikan jalan keluarnya. Agar calon jemaah haji mendapatkan pelayanan yang maksimal. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA