Tempo.Co

KOMENTAR+

Tol KLBM Menjadi Penghubung di Jawa Timur
Kamis, 04 April 2019
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono pertanyakan sumber daya air bersih untuk kebutuhan masyarakat.

INFO DPR - Pembangunan tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar (KLBM) akan menjadi akses antar wilayah selatan dan utara Jawa Timur (Jatim), termasuk integrasi ke pelabuhan dan wilayah kawasan industri di sana. Tercipta sinergi saling koneksi antara bahan baku mentah dengan bahan baku setengah jadi atau bahan jadi. Dengan banyaknya kemajuan yang bisa diwujudkan, jalan tol KLBM diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kendaraan logistik dan penumpang massal. 

“Saya menanyakan apakah ini sudah dilakukan suatu penelitian load factor masyarakat mau menggunakan jalan tol ini, ternyata sudah dan diharapkan load factor-nya bisa terpenuhi. Sehingga pengembalian utang ke bank yang demikian besar ini biayanya bisa terealisasi dengan baik,” ujar Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Gresik, Jatim, Senin, 1 April 2019. 

Dia juga menyampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengakomodir kebutuhan kawasan depo kontainer atau kontainer untuk kereta api yang rencananya akan dibangun di wilayah sekitar tol Lamongan – Gresik.

“Diharapkan itu bisa untuk mengantisipasi penumpukan loading kendaraan- kendaraan pengangkut barang,” imbuh dia.  

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Rahmat Nasution Hamka mengapresiasi pembangunan tol KLBM yang telah berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Sehingga arus lalu lintas dari Tanjung Perak dan Gresik yang merupakan kawasan industri bisa menjadi jalur lancar distribusi barang. Ia melihat kendala pelepasan konsesi pembebasan lahan sudah selesai, hanya ada beberapa yang dititipkan konsinyasi di pengadilan, karena nantinya tol tersebut digunakan untuk kepentingan umum.

“Pembebasan tanah itu ada mekanismenya. Dan kalau masyarakat belum bisa menerima proses pembebasan tanah itu, tetapi sudah ada putusan pengadilan, mungkin pembayaran ganti ruginya dititipkan di pengadilan. Sehingga uang untuk pembayaran tanah mereka sesuai dengan apresiasi atau hasil daripada perhitungan yang dilakukan oleh tim resmi," kata Rahmat.

Dia juga mengapresiasi pembiayaan tol yang berasal dari konsorsium sindikasi 44 bank daerah maupun nasional. Langkah kreatif itu bisa diulangi di pembangunan ruas tol di tempat yang lain.

“Dengan adanya 44 bank daerah dan nasional yang mengumpulkan dana sebesar Rp 12 triliun untuk membiayai tol tersebut, ini salah satu contoh yang cukup inspiratif dan kreatif, yang kita harap ke depannya terus dilakukan. Bukan hanya di Pulau Jawa, mungkin nanti ketika dibangun tol Kalimantan, upaya-upaya pembiayaan seperti ini bisa dilakukan,” kata Rahmat Nasution Hamka. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA