Tempo.Co

KOMENTAR+

KPU Diminta Transparan
Selasa, 09 April 2019
Anggota Komisi I DPR RI Hidayat Nur Wahid meminta KPU terbuka terhadap DPT dan system IT perhitungan suara.

INFO DPR - Anggota Komisi I DPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus terbuka terhadap persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), terutama menyikapi temuan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) yang menyebutkan ada 17 juta kasus KTP, yaitu identitas ganda, invalid dan lain sebagainya. Hidayat ketika ditanyakan wartawan di Kompleks DPR/MPR/DPD, Selasa, 9 April 2019 mengatakan bahwa keterbukaan KPU diperlukan agar permasalahan DPT tidak  mengambang dan ujung akhirnya terjadi delegitimasi terhadap hasil pemilu.

“Karenanya ini bukan dalam mendelegitimasi, justru untuk menyelamatkan legitimasi pemilu. KPU perlu membuka diri untuk transparan mengundang seluruh partai peserta pemilu, para capres, lembaga independen yang spesifik mengurusi penyelenggaraan pemilu, pengawas pemilu, Bawaslu,” kata Hidayat.

Dikatakannya, penyelenggaraan pemilu harus bisa dipertanggungjawabkan sebab tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk hajatan nasional ini. Tidak hanya negara, rakyat, peserta pemilu, calon legislative juga telah mengeluarkan segala daya untuk kemenangan dalam pemilu.

Selain menyoroti persoalan DPT, Hidayat juga mempertanyakan sistem akurasi perhitungan pemilu dan IT yang disiapkan. Menurutnya, KPU juga harus terbuka menyampaikan persoalan dalam IT dan  sistem perhitungan suara.

“Harusnya justru KPU bekerja keras menyelesaikan masalah,” ujar Hidayat.

Sementara itu Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan persoalan temuan data DPT bermasalah oleh BPN harusnya sudah diselesaikan sejak jauh hari. Bahwa telah disepakati antara BPN dan KPU untuk melakukan penyisiran.

“Tentu, setelah dilakukan penyisiran, baik KPU maupun BPN bekerja melakukan penyisiran. Yang belum disampaikan itu sampai sekarang itu progressnya sejauh apa dari penyisiran itu,” tutur Arsul.

KPU kata Arsul, selama ini telah terbuka menerima aduan. Apalagi BPN telah berkoordinasi dengan KPU.

Mereka sudah berkoordinasi dengan KPU, apa hasilnya. Itu dulu yang dilihat,” ujar Arsul.”(*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA