Tempo.Co

KOMENTAR+

Kinerja Ekonomi di Jawa Timur Meningkat
Selasa, 09 April 2019
Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Keuangan, BPS, BPK dan BPKP untuk mendapatkan data mengenai rencana pembangunan di Jatim.

INFO DPR - Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Keuangan, BPS, BPK dan BPKP untuk mendapatkan data serta informasi mengenai rencana pembangunan di Jatim, inflasi, pertumbuhan ekonomi, capaian kinerja pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, data statistik terkait kondisi sosial dan ekonomi, serta kendala yang dihadapi untuk mencapai target penerimaan.

Sebab, berdasarkan data yang diperoleh dari KEKR (Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional) Bank Indonesia Jawa Timur, Februari 2019, ekonomi JawaTimur pada triwulan IV 2018 tumbuh mencapai 5,7 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan III 2018 yaitu 5,4 persen.

“Secara kumulatif, kinerja ekonomi Jawa Timur pada 2018 tumbuh meningkat sebesar 5,50 persen dibandingkan 5,46 persen pada 2017," kata Soepriyatno belum lama ini.

Menurutnya perkembangan realisasi APBN 2019 sampai dengan 28 Februari 2019 menunjukkan capaian positif yang terlihat dalam realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp177,24 triliun atau 9,92 persen dari target APBN 2019. Atau mengalami pertumbuhan 9,97 persen dibandingkan realisasi periode yang sama pada APBN 2018 sebesar Rp161,17 triliun. 

“Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp160,84 triliun atau 10,20 persen dari target APBN 2019, tumbuh sebesar 4,66 persen. Sedangkan realisasi penerimaan bea dan cukai mencapai Rp16,39 triliun atau 7,85 persen dari target dalam APBN 2019, tumbuh sebesar 119,05 persen. Ini sangat bagus dan perlu adanya sinergi antar pemda,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga ingin mengetahui temuan BPK Perwakilan Jatim terhadap pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di Jatim, serta program pendampingan dan pembinaan yang dilakukan BPKP terhadap pemerintah dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Sebab, Dana Desa yang digulirkan cukup besar.

“Kami ingin tahu bagaimana pembinaan dari hingga pengawasan yang dilakukan BPK Jawa Timur,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia mengatakan, Jatim merupakan salah satu daerah penyumbang pendapatan negara terbesar. Misalnya pabrik rokok sebagai merupakan penghasil bea cukai.

“Kemudian emas. Yang seperti ini perlu dijaga karena selain memberikan kontribusi untuk pendapatan negara juga dapat menyerap sumber daya manusia dan menurunkan kemiskinan. Pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif agar mereka tetap berinvestasi di sini," jelasnya. 

Kunjungan reses ini diikuti oleh Anggota Komisi XI DPR RI , diantaranya Andreas Eddy Susetyo, Ahmadi Noor Supit,  Sarmuji, M. Misbakhun, M Nur Purnamasidi, Harry Poernomo, Sumail Abdullah, Nurhayati Ali Assegaf,  Ahmad Yohan,  Almaudin Dimyati Rois, Faisol Risa, Ecky Awal Mucharam, Donny Imam P, dan Achmad Hatari. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA