Tempo.Co

KOMENTAR+

DPR Sambut Baik Pergerakan Indonesia Maju
Jumat, 20 Mei 2016
Ketua DPR RI Ade Komarudin dan Ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju Din Syamsuddin bersama jajaran pengurusnya dalam pertemuan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (20/5).

Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) menerima Ketua Pergerakan Indonesia Maju (PIM) Din Syamsuddin di Ruang Ketua DPR RI, Gedung Nusantara 3, Senayan, Jakarta, Jumat, 20 Mei 2016.  Turut hadir dalam acara ini mantan ketua Umum PB HMI Arief Rosyid Hasan.

Kedatangan rombongan Din Syamsuddin ini ingin mengundang Akom membuka acara pendeklarasian PIM sebagai organisasi massa pada 9 Mei 2016 mendatang. Pada pertemuan ini, Din Syamsuddin menjelaskan ke Akom bahwa Pergerakan Indonesia Maju ini baru dibentuk pada 4 April 2016 oleh sejumlah tokoh dari berbagai bidang yang bergerak untuk mengentaskan permasalahan-permasalahan sosial nyata di masyarakat. "Kita mencoba menggalang kekuatan dari kemajemukan. Kami berkeyakinan kemajemukan adalah kekuatan, dan kami ingin buktikan keragaman Indonesia sebagai kekuatan. Kekuatan ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah bangsa," ujar Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini.

PIM saat ini memiliki 45 anggota Dewan Nasional. Din menyebut pembentukan Dewan Wilayah akan dilakukan dalam dua minggu ke depan di 35 provinsi di Indonesia dengan masing-masih wilayah sebanyak delapan anggota. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah tersebut juga menjelaskan PIM diisi oleh orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, lintas agama, lintas suku, dan lintas profesi.

Menurut Din, PIM sudah memiliki sejumlah rencana program aksi seperti Taman Bacaan Rakyat, Desa Mandiri Energi, Percepatan Pengentasan Buta Aksara, dan Pendirian Rumah Layak untuk Rakyat.

Selain itu, PIM juga akan memberikan pandangan-pandangan terkait permasalahan yang ada, serta meluruskan wacana politik yang hiruk pikuk melainkan menentramkan dunia politik agar lebih bijak.

Din juga menegaskan PIM tidak menjadi partai politik tetapi hanya sebagai organisasi massa yang bertindak menyelesaikan permasalahan yang nyata.

Dari segi liberalitas di sistem ekonomi, kata Din, PIM ingin ikut mengisi lobang-lobang perundang-undangan, dan ikut berpartisipasi dengan menjalankan UUD. "Kami yakin di PIM banyak yang bisa membantu," ucap Din.

Ia menengarai telah terjadi degradasi dari cita-cita nasional saat ini. Karenanya, perlu adanya penyelarasan politik dengan Sila Keempat Pancasila. Ia melihat begitu terbukanya negeri ini dengan global kapitalisme. "Dengan ketiadaan Undang-Undang Sistem Perekonomian Nasional, hal ini bisa merugikan negara. Negara harus hadir dan memproteksi. Termasuk Undang-Undang Reformasi yang ditengarai bertentangan dengan konstitusi," kata Din.

Menanggapi hal ini, Akom menyambut positif pendirian PIM ini. "Kita mau  Undang-Undang kita produktif," katanya.

Ia juga setuju bahwa negara harus mengawasi kapitalisme global dan itu harus dikawal dengan baik. Menurut Akom, banyak Undang-Undang yang sekarang sedang dibahas di DPR, terutama di Komisi XI dan VII, yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Salah satu UU yang sedang dibahas saat ini adalah UU Perpajakan.  "Jadi ini harus diwaspadai benar," katanya.

Terkait gerakan desa pintar, Akom setuju untuk dilakukannya renovasi dan pembangunan kembali perpustakaan tokoh-tokoh nasional yang saat ini banyak yang kondisinya sudah rusak, bahkan mau roboh. "Kita harus menghormati para tokoh nasional kita ini, karena itu merupakan simbolisasi soal kebangsaan," ujarnya.

Untuk itu, Akom berjanji siap untuk bersinergi. "Kita bisa sinergi soal perpustakaan dan akan koordinasi dengan Menteri Pendidikan Nasional agar bersama-sama mengurus perpustakaan para tokoh nasional yang terlantar dan mau runtuh," ucapnya.

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA