Tempo.Co

KOMENTAR+

Perlu Sinergi Antar Daerah untuk Tumbuhkan Investasi
Rabu, 10 April 2019
Peran pemerintah sangat penting di sini agar KUR bisa lebih optimal membatu mensejahterakan dan bisa meningkatkan perekonomian di Jawa Timur.

INFO DPR - Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi secara merata diperlukan sinergi yang kuat antar daerah untuk menumbuhkan investasi dan menarik investor. Usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Jatim, OJK, LPS, Perbankan, Askrindo dan Jamkrindo tentang sistem pembayaran dan kondisi industri jasa keuangan, Surabaya, Jawa Timur, belum lama Andreas mendapatkan laporan bahwa di Provinsi Jawa Timur masih terjadi disparitas antara ring satu dengan ring dua.

“Hal ini menjadi perhatian kita bersama agar pertumbuhan ekonomi merata,” kata Andreas.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu menumbuhkan sumber ekonomi di setiap daerah dan saling berkoordinasi. Terlebih lagi pemerintah telah memberikan kemudahan melalui Dana Desa serta hadirnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu menumbuh kembangan UMKM. 

"Untuk itu, peran pemerintah sangat penting di sini agar KUR bisa lebih optimal membatu menyejahterakan dan bisa meningkatkan perekonomian di Jawa Timur,” kata Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan, penguatan pengawasan oleh BPK sangat penting bagi manfaat Dana Desa yang lebih baik. Dengan begitu, pemerintah menjalankan perannya dalam mengawasi pelaksanaan Dana Desa. Sementara pengawasan secara politik yang dilakukan DPR RI bisa menjadi sebuah sinergi untuk mengefektifkan Dana Desa sebagai pertumbuhan ekonomi.

“Berdasarkan laporan di Jatim telah dilakukan uji petik di lima wilayah penerima Dana Desa. Hasilnya baik, namun perlu peningkatan penggunaan Dana Desa. Perlu ada pelatihan kepada aparat desa agar Dana Desa bermanfaat dengan baik,” ucap Misbakhun. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA