Tempo.Co

Fadli Zon Terbitkan Buku 'Kata Fadli'
Senin, 15 April 2019
Peluncuran buku 'Kata Fadli' berisi tentang kritikannya terhadap kebijakan pemerintah selama dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPR RI di parlemen.

INFO DPR - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan setiap anggota DPR difasilitasi untuk menulis buku. Tujuannya supaya masyarakat tahu apa yang dikatakan wakil rakyat itu, termasuk apa yang difikirkan untuk kemajuan bangsa.  

“Dan itu bisa membuat kita ter-connect dengan konstituensi kita, dengan masyarakat. Sebab pekerjaan DPR menyuarakan masyarakat,” kata Fahri usai menjadi pembicara dalam peluncuran buku Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon ‘Kata Fadli’ di Gedung DPR, Senin, 15 April 2019.

Kendati belum dapat diakses secara luas, sekilas, buku ‘Kata Fadli’ berisi catatan-catatan kritisnya selama menjabat anggota parlemen di Senayan. Kritisi ini, dikatakan Pengamat LIPI Ziti Zuhro disampaikan yang berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, sosio – culture, politik, ideologi dan hukum.

“Buku ini menerobos - hal yang sifatnya lebih kepada oposisi, karena itu menjadi tupoksinya, -kebijakan penguasa yang konstruktif. Ada sosial-budaya, politik, ideologi, hukum yang dibahas dengan baik,” kata Siti Zuhro.

Menurut Siti Zuhro, buku yang ditulis Fadli menunjukkan intelektualitasnya bahwa bahan bacaan Fadli sangat banyak sebagaimana keberadaan perpustakaan pribadi Fadli Zon yang tersebar di sejumlah tempat. Selain Fahri Hamzah dan Siti Zuhro, bedah buku ‘Kata Fadli’ juga menghadirkan Ekonom Rizal Ramli dan budayawan Betawi Ridwan Saidi serta M Tri Andika yang menjadi moderator.

Sementara itu, Rizal Ramli mengapresiasi terbitnya buku ‘Kata Fadli’ ini. Dia menyoroti persoalan politik di mana dengan demokrasi di Indonesia, lebih dari seratus kepala daerah yang sudah masuk diproses hukum sebagai pelaku korupsi. Kriminal demokrasi ini kata Rizal terjadi lantaran Indonesia telah berani menyontek liberal kapitalis Amerika. Padahal partai politik di negara tersebut disokong oleh perusahaan-perusahaan besar dan telah maju. Kondisi itu tentu berbeda dengan yang terjadi di Indonesia.

“Yang terjadi adalah, nyolong rame-rame APBN kita yang totalnya mencapai Rp 75 triliun,” kata Rizal.

Oleh karena itu, harus ada solusi yaitu mengubah sistem akuntabel di mana kegiatan partai politik pemenang pemilu dibiayai oleh APBN. Sehingga tidak terjadi criminal dalam politik.

“Jika ingin lebih amanah, ada langkah progresif yang dilakukan di partai yaitu, pertama, ketua dan sekjen partai bukan orang yang suka main uang dan yang kedua, AD/ART dikelola secara professional dengan internal demokratisasi bukan milik keluarga,” kata Rizal.

Sementara itu, Ridwan Saidi juga mengapresiasi terbitnya buku 'Kata Fadli' yang telah menerbitkan buku di sela-sela kesibukannya sebagai Wakil Ketua DPR RI. Anggota dewan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan era 977-1987 ini mengakui jika situasi DPR saat ini berbeda dengan masa sebelum reformasi. Kendati demikian, dia berharap, para anggota dewan, baik itu Fadli Zon maupun Fahri Hamzah tetap berjuang dalam tantangan bangsa ini.

“Kalau tidak mau tantangan, jangan berjuang. Akan tetapi, tetap saja, sejauh mana kualitas DPR, kuasailah DPR, terutama dalam legal drafting,”kata Ridwan Saidi. (*)