Tempo.Co

KOMENTAR+

DPR Bahas Pemilu Serentak dengan Negara Lain
Selasa, 16 April 2019
FGD 'Election System in Indonesia' menghadirkan pembicara dari pakar politik dan pemilu Indonesia

INFO DPR - Akademisi Universitas Indonesia (UI) Chusnul Mar’iyah mengatakan penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah pemilihan umum paling besar dan rumit di dunia. Ketika menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) ‘Election System in Indonesia', di Gedung DPR RI, Selasa 19 April 2019, menurut Chusnul Mar’iyah, selain rumit, pemilu Indonesia juga digempur dengan banyak isu mulai dari SARA, agama, daftar pemilih tetap ganda hingga money politics. Kendati demikian, perempuan yang pernah menjabat sebagai Anggota KPU 2002 - 2007 ini mengatakan, saat ini dalam pelaksanaan pengawasan pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mendapat ruang, dana dan kewenangan yang besar untuk ikut ambil bagian dalam mengawasi jalannya pemilu.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagya mengatakan jika sesuai undang-undang pemilu mereka bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu dan berkoordinasi dengan polisi dan kejaksaan jika mendapat temuan pelanggaran pemilu hingga pidana. Beberapa pelaksanaan pemilu yang terjadi di Malaysia dan Sydney telah menjadi sorotan dari  Bawaslu dan kini telah ditindaklanjuti.

Kemudian Direktur Perludem Titi Anggraini menjelaskan teknis pelaksanaan pencoblosan lima surat suara dalam pemilu serentak 2019. Dia menyebutkan masing-masing surat suara itu adalah untuk memilih presiden dan wakilnya, calon DPR pusat, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan DPD. Setelah dicoblos di bilik suara, masing-masing surat suara itu dimasukkan di dalam setiap kotak yang telah diberi tanda.

Sementara itu, Anggota Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) Mohamad mengatakan menyambut baik kehadiran observer ke Indonesia. Menurutnya ciri negara demokrasi itu adalah siap dikritik dan dipantau.

“Saya berharap besok para obserber ini bisa melihat secara langsung proses yang kita diskusikan hari ini. Kita berharap semua kondusif pada puncak penyelenggaraan pemilu,” kata Mohamad. 

Belajar dari pemilu sebelumnya, menurut Mohamad dinamika terjadi pasca pencoblosan, KPU, Bawaslu dan DKPP harus mempersiapkan diri. Jika ada pihak yang merasa mendapat perlakukan tidak adil bisa menyampaikan gugatan mereka secara professional. Dikatakan Mohamad jika ada aduan sengketa proses ada Bawaslu, terkait hasil pemilu ada Mahkamah Konstitusi, terkait aduan dugaan kode etik ada DKPP.

“Kita harus menghargai proses dan pranata hukum yang diberi kewenangan untuk mengelola pemilu ini, jangan ada peradilan jalanan supaya terwujud pemerintahan dan pemilu yang demokratis,”kata Mohamad.

Sebelumnya dikatakan Ketua DPR RI Fadli Zon bahwa DPR RI anggota parlemen negara-negara sahabat untuk menyaksikan langsung proses pemilu di Indonesia. Undangan ini adalah bagian dari upaya DPR RI untuk ikut ambil bagian dalam menyukseskan pemilu di Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. 

Sejumlah delegasi yang disebutkan akan hadir yakni Deputy Speaker of the House of Representative of Malaysia Mr. Nga Kor Ming; Member of Parliament Malaysia Mr. Hassan Abdul Karim; dan Mr. Klaus Rangga Julias Louis sebagai Sekretaris Delegasi Malaysia. Kemudian, Member of the Senate of Pakistan Mr. Muhammad Asad Ali Khan Junejo; Member of Pakistan National Assembly Mr. Muhammad Bashir Khan; serta Member of Turkish Grand National Assembly Mr. Adnan Gunnar.

Berikutnya, PUIC Secretary General Mr. Mouhamed Khourachi Niass; PUIC Deputy Secretary General Mr. Ali Ashgar Mohammadi Sijani; Secretary of Executive Committee GOPAC Mr. John Hyde; Anggota WFD Sir Simon Burns; dan Sekretariat Parlemen Rusia (DUMA) yang diwakili Mr. Anzhelika Butaeva dan Mr. Mikhail Davydov. Turut hadir Duta Besar Pakistan untuk Indonesia H.E. Abdul Salik Khan beserta jajaran, dan sejumlah perwakilan Kedutaan Besar negara sahabat untuk Indonesia. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA