Tempo.Co

KOMENTAR+

Lahan Ganja di Aceh Dialihfungsikan BNN
Senin, 22 April 2019
Salah satu hal krusial yang harus dilakukan KPU adalah menjalankan amanat Pasal 391 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

INFO DPR - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendukung langkah strategis Badan Narkotika Nasional (BNN) di bawah kepemimpinan Komjen Pol Heru Winarko menjalankan program Grand Design Alternative Development (GDAD). Dengan program itu, BNN tidak hanya memberangus keberadaan lahan ganja semata. Namun juga mengalihfungsikannya menjadi agrowisata, lahan pertanian produktif, maupun kegiatan lain yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

Program ini telah sukses dijalankan di Desa Meunasah Bungo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireun, Aceh. Berkat kerjasama BNN dengan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar, lahan ganja seluas 25 hektar berhasil diubah menjadi lahan pertanian produktif seperti jagung.

“Langkah taktis BNN ini tidak hanya memberantas peredaran ganja, melainkan juga mencegah dengan konsep pemberdayaan masyarakat,” ujar Bambang Soesatyo menanggapi berbagai proyek keberhasilan GDAD yang dijalankan BNN di Aceh, Minggu, 21 April 2019.

Bambang memahami, tidak mudah bagi BNN mengubah perilaku masyarakat yang sebelumnya telah bergantung kepada lahan ganja sebagai sumber pendapatan perekonomian. Di sisi lain, pemberangusan lahan ganja juga tidak membuat efek jera, lantaran ditutup satu tumbuh lagi lahan baru. Begitupun dari segi penindakan hukum yang tidak menghasilkan banyak perubahan. 

“Langkah BNN menjalankan GDAD dengan mengedukasi masyarakat dalam memanfaatkan lahan, sangat penting dilakukan. Ini menunjukkan konsep pemberdayaan untuk pencegahan ternyata lebih jitu dilakukan ketimbang penindakan secara hukum,” tutur Ketua DPR RI ini.

Bambang Soesatyo mengatakan program GDAD telah dijalankan di tiga kabupaten di Provinsi Aceh sebagai proyek percontohan. Yakni di Aceh Besar, Gayo Lues dan Bireun. 

“DPR RI melihat GDAD sebagai langkah positif. Kita akan koordinasikan agar berbagai kementerian dan lembaga bisa mendukung. Misalnya Kementerian Pertanian dengan menyiapkan bibit dan pupuk, Kementerian PUPR dengan menyiapkan infrastruktur jalan dan irigasi, serta kementerian dan lembaga lainnya,” ujarnya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA