Tempo.Co

KOMENTAR+

Pelayanan Jemaah Haji Tambahan Harus Maksimal
Selasa, 23 April 2019
Anggota Komisi VIII DPR RI Lilis Santika menekan bahwa pelayanan pada haji tambahan harus tetap maksimal.

INFO DPR - Kendati Indonesia mendapat ‘hadiah’ dari Kerajaan Arab untuk menambah quota 10 ribu jemaah haji tahun ini atau 1440 hijriah, Anggota Komisi VIII DPR RI Lilis Santika mengingatkan pemerintah agar tetap memberikan pelayanan optimal. Lilis berharap tidak ada lagi pelayanan yang tidak maksimal bagi jemaah haji seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Saya mengingatkan dan menyampaikan agar ada kesiapan transportasi, hotel, catering. Agar layanan bagi 10 ribu tambahan jemaah haji ini jangan sampai kedodoran,” ujar Lilis dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Lukman Hakim di Gedung DPR RI, Selasa 23 April 2019.

Dia mengingatkan kesiapan mata uang riyal atau masalah teknis sangat penting diperhatikan terutama untuk living cost jemaah. Dia mengulang peristiwa bagaimana ketika living cost ditangani Kementerian Agama, uang tukar yang disiapkan adalah uang recehan dalam bentuk mata uang Arab Saudi yaitu riyal. Dia berharap peristiwa itu tidak terulang lagi jika keuangan jemaah haji sudah ditangani Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Saya meminta BPKH harus siap di dalam amplop, 1500 riyal itu jangan hanya dibagi 500 riyal dua lembar, 200 riyal dua, 100 riyal dua dan 50 riyal dua. Itu menyulitkan jemaah. BPKH harus memberikan kemudahan dalam pemberian mata uang riyal,” ucap Lilis.

Selain itu, dia berharap agar pemerintah juga memberikan kepastian kenyamanan bagi jemaah tambahan ini. Jangan sampai, karena penambahan ini merupakan ‘hadiah’ dari Kerajaan Arab, perhatian pada jemaah menjadi minim terutama pada pemondokan. Dulu, menurut Lilis, jemaah haji Indonesia pernah ditempatkan di rumah-rumah penduduk yang tidak layak. Karena jarak tempuh yang jauh jemaah haji kala itu terpaksa naik bus dua kali untuk sampai ke Mekah. 

“Itu tidak ada lagi kan? Kita berharap hanya hotel layak huni untuk jemaah haji Indonesia. Sehingga hadiah untuk Bapak Jokowi, untuk masyarakat, untuk jemaah haji Indonesia betul-betul dirasakan manfaatnya di musim haji tahun ini. Dan kita sebagai pelayan masyarakat juga memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” tutur Lilis.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily berharap agar program penambahan quota 10 ribu Jemaah haji dari Raja Salman ini direspon dengan segera karena jemaah haji menunggu kepastian. Apakah program ini berlaku untuk tahun ini atau yang hari raya haji pada tahun yang akan datang.

“Secara informal memang dilakukan pembicaraan informal dengan Menteri Agama bahwa pelaksanaan ibadah haji itu dilakukan tahun ini,” kata Ace. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA