Tempo.Co

KOMENTAR+

Dipertimbangkan, Pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu
Rabu, 24 April 2019
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon sedang mengkaji rencana pembentukan pansus dalam evaluasi Pemilu Serentak 2019.

INFO DPR - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon tengah mempertimbangkan rencana untuk mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI terkait Pemilu Serentak 2019. Menurut Fadli, pansus ini penting sebagai evaluasi pemilu khususnya menginvestigasi kecurangan yang terjadi sejak awal pemilu, saat pelaksanaan hingga pasca pemilu.

“Saya akan usulkan meskipun ini di akhir periode. Kalau teman-teman dari Anggota DPR menyetujui saya kira bagus untuk evaluasi ke depan. Pansus tentang kecurangan pemilu perlu karena ini cukup massive, terstruktur, sistematis, brutal. Mulai dari pra pelaksanaan, saat pelaksanaan dan pasca pelaksanaan,” kata Fadli di Gedung DPR RI, Rabu, 24 April 2019.

Gagasan ini, kata Fadli, masih dipertimbangkannya. Sebab saat ini masih banyak anggota DPR yang berada di daerah karena mencoba mencalonkan diri lagi dan belum kembali ke Gedung DPR RI di Jakarta.

Dikatakannya, Pansus DPR memiliki mekanisme. Asalkan ada usulan dari anggota, usulan itu dibawa ke Paripurna. Jika pansus ini dikabulkan, hasil temuan pansus akan menjadi bahan masukan bagi pelaksanaan pemilu yang akan datang termasuk perbaikan atau revisi UU Partai Politik. Pansus, kata Fadli, bisa menjadi alat untuk melakukan investigasi. Dapat menelusuri system pemilu, kelemahan prosedur, figure, dan lainnya.

“Karena harus ada investigasi di mana titik lemah dari system pemilu yang ada sekarang ini. Tanpa itu kan kita tidak tahu. Kalaupun ada usulan itu dari masyarakat perlu saja, karena ini bukan hanya masalah pemerintah atau urusan partai politik. Ini persoalan seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Menurut Fadli, penyelenggaraan pemilu pilpres tahun ini tidak bisa menjamin suara denga baik. Dia menyontohkan pelaksanaan pemilu di negara lain yang relative aman, sebab tidak aksi kawal penghitungan suara.  Dia menilai masih banyak kecurangan yang dilaporkan masyarakat dari bawah terutama yang terkait dengan pilpres, baik itu kecurangan digital maupun fisik. Belum lagi persoalan server dan IT KPU yang rawan diintervensi dan telah terbukti beberapa kali mengalami down. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA