INFO DPR - Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) DPR RI Fadli Zon menilai kecurangan Pemilu yang begitu masif seharusnya bisa ditindak secara serius oleh penyelenggara Pemilu. Berkaitan dengan konstitusionalitas dan legitimasi hasil Pemilu, Fadli pun menghimpun banyak informasi kecurangan, seperti money politics hingga salah input data. Money politics dan salah input data adalah kecurangan Pemilu yang paling mendasar.
Hal itu ia dia katakan ketika melakukan pegawasan dengan mengunjungi Kantor KPU di Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019. Dalam tugas pengawasan DPR RI itu, Fadli didampingi Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria.
“Kami datang ke KPU sebagai Pimpinan DPR dan untuk melihat langsung bagaimana menghitung suara baik software maupun hardware. Karena ini sudah jadi perbincangan di masyarakat terkait salah input,” ujar Fadli.
Karena telah menjadi perhatian masyarakat yang cukup besar, salah input data KPU harus ditangani secara serius agar marwah KPU tetap dijaga kepercayaannya oleh masyarakat. Jika KPU sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, maka itu akan menjadi masalah baru.
Penghitungan KPU seharusnya bisa dilakukan secara profesional, mengingat anggaran yang digunakan untuk Pemilu cukup besar. Jika ada salah input, harus ditelisik pelaku yang membuat kesalahan.
“Termasuk server-nya yang terkait dengan Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara) Pemilu supaya jelas. Ini hal yang ingin kami perkuat,” tuturnya.
Secara kelembagaan, nantinya DPR RI akan melakukan evaluasi terkait pelaksanaan Pemilu 2019 ini. Untuk sementara, ia akan terus mengumpulkan bukti dan data kecurangan Pemilu.
“Sekarang ini contoh kecurangan itu nyata dan ini akan dikumpulkan untuk jadi bukti dan evaluasi untuk sistem ke depan. Terutama untuk salah input, menurut saya itu kecurangan, bukan kelalaian,” kata Fadli Zon. (*)