Tempo.Co

KOMENTAR+

BLK di Bali Harus Menyesuaikan Diri
Selasa, 07 Mei 2019
Dunia kerja saat ini membutuhkan tenaga profesional yang mampu mengikuti perkembangan dengan teknologi yang ada, peralatan dan teknologi harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan permintaan pasar.

INFO DPR - Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI mengapresiasi Balai Latihan Kerja (BLK) Bali, karena programnya berjalan dengan baik kendati beberapa peralatan praktek masih menggunakan teknologi lama dengan standar pelatihan yang sudah tertinggal. Oleh karena itu Tim Kunker yang dipimpin Anggota Komisi IX DPR RI Julianus Pote Leba ke Provinsi Bali, Jumat, 3 Mei 2019 mendorong BLK Bali menyesuaikan diri dengan permintaan pasar yang cenderung berubah seiring perkembangan teknologi digital dan Revolusi Industri 4.0.

BLK sebagai tulang punggung dalam mencetak pekerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar diminta terus memperbaiki diri menghadapi perkembangan jaman.

“Dunia kerja saat ini membutuhkan tenaga profesional yang mampu mengikuti perkembangan dengan teknologi yang ada. Untuk itu peralatan dan teknologi harus disesuaikan dengan perkembangandan permintaan pasar agar tidak ketinggalan," ujar Julianus.

Menurutnya, selain teknologi, faktor kurikulum dan sumber daya manusia (SDM) di BLK pun perlu mendapatkan pelatihan, sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini. Kegiatan pelatihan yang dilakukan itu harus bisa mencetak tenaga kerja yang mampu bersaing dengan pekerja lainnya.

Data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan BLK milik pemerintah berjumlah 514, sedangkan swasta jumlahnya lebih sedikit hanya 58. Hanya saja, jika mengacu pada data Pantau PJTKI, jumlah BLK swasta jauh lebih banyak hingga mencapai 189. Di tingkat nasional, Kemenaker akan membangun 1.000 BLK Komunitas pada 2019. Pembangunan BLK ditujukan antara lain untuk memaksimalkan bonus demografi pada 2025 hingga 2030.

Menurut Julianus, bonus demografi yang berupa banyaknya angkatan kerja, harus diantisipasi dan menjadi keuntungan bagi negara, bukan malah menjadi beban. Untuk pembangunan BLK Komunitas harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan untuk menjadikan tahun ini sebagai masa pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Anggaran membentuk 1.000 BLK Komunitas ini sebesar Rp1 triliun, sehingga setiap lembaga atau komunitas yang melakukan perjanjian kerja sama dengan pemerintah mendapatkan dana sebesar Rp1 miliar.

Sementara itu menurut data Dinas Tenaga Kerja dan ESDM  Provinsi Bali per Agustus 2018 jumlah penduduk usia kerja di Bali mencapai 3.288.908 orang. Dari penduduk usia kerja tersebut 76,78 persen atau sekitar 2.525.355 orang merupakan angkatan kerja dan 23,22 persen atau 763.563 orang merupakan bukan angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka per Agustus 2018 di Bali mencapai 1,37 persen, hal ini mengalami penurunan 0,11 poin dibandingkan TPT Agustus 2017 atau 1,48 persen atau mengalami kenaikan 0,51 poin dibandingkan dengan TPT Februari 2018 (0,86 persen). (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA