Tempo.Co

KOMENTAR+

Petugas KPPS Meninggal Miliki Riwayat Penyakit Kronis
Selasa, 14 Mei 2019
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo akan menyerahkan keluhan terkait pemilu 2019 kepada Komisi II DPR RI.

INFO DPR - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai sistem pemilu di Indonesia harus disempurnakan lagi. Termasuk memperketat sistem rekruitmen petugas KPPS.

“Sistem rekruitmen harus lebih ketat lagi, seleksi harus lebih memperhatikan track record kesehatan calon petugas. Karena rata-rata dari penjelasan Ikatan Dokter Indonesia, mereka memiliki riwayat penyakit kronis, kurang lebih ada 13 penyakit, disamping juga ada kecelakaan lalu lintas,” ujar Bambang Soesatyo usai menerima Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019.

Aliansi ini diwakili oleh sejumlah tokoh termasuk pimpinan Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Fahmi Idris.

Menanggapi itu, Bambang mengatakan bahwa pimpinan DPR telah meminta Komisi II DPR RI untuk menggelar rapat gabungan bersama KPU, Bawaslu, Kementerian Kesehatan dan Kepolisian untuk bisa mencari solusi dan mencari penyebab meninggal dan sakitnya para petugas KPPS.

Menurut Ketua DPR RI, sebelumnya KPU bersama pemerintah dan DPR sudah mengantisipasi hal ini. Sebab, pada Pemilu 2014 petugas yang meninggal juga cukup banyak mencapai 144 orang.

“Makanya keputusan kita adalah membatasi jumlah pemilih di TPS tidak boleh lagi lebih dari 300 orang. Padahal dulu tidak serumit sekarang, sekarang jumlah yang meninggal lebih banyak. Tinggal dicari solusinya. Kalau sudah, nanti ditemukan sebab musababnya,” kata dia.

Bambang memaklumi jika rapat gabungan Komisi II DPR RI dengan instansi terkait baru dapat digelar pasca pengumuman hasil pemungutan suara oleh KPU.

“Saya serahkan kepada Komisi II, kami tidak bisa menentukan jadwal. Komisi II nanti melalui rapat pleno yang ditentukan Komisi II,” katanya.

Dalam pembahasan rapat itupun, Bambang akan menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi II DPR RI termasuk biaya kompensasi bagi korban yang meninggal dan sakit dengan disesuaikan pada kemampuan keuangan negara saat ini.

“Tadi sudah ada beberapa solusi, memang harkat keluarga yang ditinggalkan harus bisa terpenuhi, kemudian bagi keluarga yang kurang mampu harus dipikirkan beasiswa bagi anak-anak, nanti menjadi bagian yang dibahas di Komisi II,” kata dia.

Sementara itu, Din Samsudin mewakili Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 menegaskan jika kedatangannya tidak berkaitan dengan kepentingan politik. Mereka datang dan memberikan penilaian bahwa meninggalnya ratusan petugas KPPS dan ribuan orang menderita sakit dianggap sebagai tragedi kemanusiaan yag tidak bisa dipandang remeh. 

“Justru kalau ada pembiaran, pengabaian atau penyikapan yang tidak sungguh-sungguh dalam jawaban ‘wah ini takdir illahi, ini tumbal demokrasi’, ini yang berbahaya bagi bangsa,” kata Din Syamsuddin. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA