Tempo.Co

KOMENTAR+

Fadli Zon : Protes Rakyat Dijamin Konstitusi
Rabu, 15 Mei 2019
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai people power pernah dilakukan di Indonesia.

INFO DPR - Keinginan rakyat untuk turun ke jalan, memprotes pada ketidakjujuran dan ketidakbenaran dalam Pemilu 2019 dijamin oleh konstitusi Indonesia. Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Gedung DPR RI, Rabu, 15 Mei 2019. Menurutnya masyarakat akan bergerak dengan sendirinya apalagi menuntut hak mereka.

“Kalau rakyat memprotes kecurangan, saya kira itu sah dan kecurangan itu nyata. Dan ini melibatkan yang akan memprotes itu- puluhan juta juga,” kata Fadli.

Menurut Fadli, terkait perolehan hasil pemilihan umum dari hasil perhitungan manual KPU pada 22 Mei mendatang, Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno tidak akan menempuh langkah hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lantaran, pada 2014, setelah pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa kalah dalam pemilu dan mengikuti jalur tersebut, dia menilai MK useless dalam persoalan pilpres.

“Tidak ada gunanya MK, karena waktu itu marathon sidang-sidang, buktinya pun tidak ada yang dibuka, padahal sudah dilegalisir, pakai materai, buang-buang waktu MK di dalam urusan pilpres,” kata dia.

Oleh karena itu jika ada protes dan respon masyarakat, tentu itu sangat penting dan akan menentukan juga perjalanan bangsa ini. Masyarakat mempunyai ruang untuk menyampaikan kecurangan hasil pemilu termasuk persoalan sebelum pemilu misalnya masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 17,5 juta yang diajukan BPN tidak digubris KPU.

“Dan waktu itu saya mengawal kepentingan bersama. Tidak ada perubahan, kita juga tidak melihat ada respon yang memadai dari KPU ketika itu,” ujar Fadli Zon.

Jika terjadi aksi di jalan saat pengumuman hasil perolehan suara oleh KPU pada 22 Mei 2019, Fadli menyerahkan rencana tersebut kepada rakyat. Karena protes itu merupakan logika rakyat sendiri.

“Kalau kita mengerti sejarah, yang namanya Proklamasi Kemerdekaan itu people power. Apa namanya kalau bukan people power?. Tahun 66 itu people power bukan? Itu people power, tahun 98 itu people power juga. Semua itu kekuatan rakyat yang menentukan,” kata dia. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA