Tempo.Co

KOMENTAR+

Birokrasi Berbelit Buat Investor Kapok
Kamis, 16 Mei 2019
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai pemerintah harus beri kemudahan perizinan bagi Investor.

INFO DPR - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan jika upaya untuk memacu ekonomi nasional tidak cukup mengandalkan kemampuan publik. Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) Indonesia sebesar Rp 2000 triliun dinilai tidak dapat mencukupi kebutuhan nasional ekonomi Indonesia.

Oleh karena itu menurut Bambang Soesatyo dalam diskusi bertajuk ‘Memprediksi Iklim Investasi Indonesia Pasca Pilpres’ di Ruangan Abdul Muis Gedung DPR RI, Kamis, 16 Mei 2019, upaya mencukupi kebutuhan dengan cara investasi dapat menyediakan sarana produksi.

Menurutnya, tahun lalu adalah masa yang berat bagi iklim investasi Indonesia. Kendati jumlah perusahaan yang melantai di bursa saham meningkat tajam namun nilai investasi asing menurun.

“Dibandingkan tahun sebelumnya, pada 2018, nilai investasi asing turun menjadi sekitar Rp 392,7 triliun. Angka ini menurun sebesar 8,8 persen dibandingkan 2017,” ujar Bambang Soesatyo.

Selain itu dari data World Bank, Indeks Kemudahan Berinvestasi di Indonesia juga mengalami penurunan. Pada 2019 Indonesia berada di posisi 73, padahal tahun sebelumnya posisi ini ada di peringkat 72 dunia.

Bambang mengakui jika hal ini disebabkan oleh beberapa indikator penting yaitu memulai usaha, kredit dan izin investasi. Di Indonesia, umumnya pemodal asing sulit mendapatkan kemudahan perizinan lantaran harus menyelesaikan lebih dari 200 urusan surat izin. Oleh karena itu ke depan harus ada kemampuan pemerintah untuk memberikan kemudahan hanya sebanyak lima hingga 10 perizinan.

“Kemungkinan lain yang menjadi penghambat adalah keamanan, politik, dan birokrasi yang berbelit-belit membuat investor kapok,” kata Ketua DPR RI.

Bambang menyebutkan ada lima kendala yang kerap dikeluhkan para investor. Diantaranya, tumpang tindih regulasi, pajak dan infrastruktur. Oleh karena itu pemerintah harus berupaya melakukan perbaikan dengan berbagai pembangunan massive.

“Dengan memindahkan ibu kota adalah gagasan cerdas yang akan menggairahkan ekonomi baru. Akan muncul infrastruktur, investasi dan memberikan kesempatan swasta sehingga ekonomi akan gencar lagi dan ini dapat direalisasikan pada masa yang akan datang," tuturnya.

Dia berharap kantor-kantor BUMN yang selama ini terpusat di Jakarta juga dapat tersebar bahkan kembali ke daerahnya masing-masing. Dari 122 kantor, sebanyak 78 kantor BUMN terpusat di Jakarta padahal penggerak kegiatan ekonominya ada di daerah. Dia menyontohkan seharusnya kantor Pertamina dan seluruh karyawannya bekerja dari Riau, begitu juga Pupuk Kaltim sebaiknya diurus dari Kalimantan Timur, atau RNI di Jawa Tengah dan Jawa Timur, BNI di Sumatera Utara atau Bank Mandiri ke Papua.

“Dengan demikian, pusat-pusat ekonomi juga tumbuh di daerah dan kualitas sumber daya manusianya pun tersebar hingga ke daerah-daerah,” kata Ketua DPR RI.  (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA