Tempo.Co

KOMENTAR+

Bamus, Miniatur DPR
Jumat, 17 Mei 2019
Peran Bamus kerap kali menjadi konsultasi DPRD daerah maupun provinsi, karena perannya yang sentral dalam menentukan arah dan kinerja DPR, termasuk fungsi legislasi dan pengawasan.

INFO DPR - Badan Musyawarah (Bamus) merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang memegang peranan penting di lembaga ini. Bahkan, disebutkan Bamus adalah miniatur DPR.

Sebab, kata Deputi Persidangan Setjen dan BK DPR RI Damayanti, sebagian besar keputusan penting yang diambil oleh DPR harus melalui Bamus terlebih dahulu. Oleh karena itu tupoksi dan mekanisme Bamus DPR dapat diadopsi oleh DPRD Kabupaten/Kota.

"Beberapa tugas dan fungsi Bamus di DPR dapat diadaptasi. Diketahui, beberapa DPRD sudah menerapkan dan itu berjalan dengan baik," kata Damayanti usai memimpin rapat konsultasi terkait peran Bamus dengan DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan DPRD Kabupaten Kuningan di Gedung Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI, Jakarta, Kamis,16 Mei 2019.

Bamus berperan sentral dalam menentukan arah dan kinerja DPR, termasuk fungsi legislasi dan pengawasan. Mekanisme rapat dan pengambilan keputusan di Bamus dapat dijadikan percontohan bagi DPRD lainnya, dengan menyesuaikan kondisi internal tata tertib (tatib) masing-masing DPRD sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

"Banyak persoalan yang bisa diputuskan di Bamus sebelum ke Rapat Paripurna. Rapat Paripurna bisa berjalan dengan baik tanpa tekanan, kalau bisa diselesaikan di Bamus," katanya.

Oleh karena itu apabila mekanisme di Bamus berjalan dengan baik, maka akan berpengaruh pada kinerja parlemen.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Toto Suharto menyampaikan penjelasan yang didapatnya dalam rapat konsultasi ini akan dijadikan pedoman dalam menyusun tatib DPRD untuk periode baru ke depan. Sehingga lembaga itu  bisa bekerja maksimal baik di fraksi maupun pada alat kelengkapan DPRD.

“Dari hasil diskusi ini, kami optimis membawa hasil untuk perbaikan ke depan,”kata Toto. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA