Tempo.Co

KOMENTAR+

Pemerintah Usulkan Indikator Ekonomi Makro
Senin, 20 Mei 2019
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan keterangan pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok - Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun 2020 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-17, 2019.

INFO DPR - Rapat Paripurna DPR RI Ke-17 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018 - 2019 dengan agenda Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok - Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun 2020, digelar Senin, 20 Mei 2019. KEM PPKF 2020 akan menjadi dokumen yang digunakan dalam sebagai bahan pembicaraan pendahaluan dalam rangka penyusunan RAPBN 2020. Demikian hal itu dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto.

Menurut Sri penyusunan KEM PPKF 2020 memiliki makna yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini merupakan awal pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 .

Dijelaskannya jika perekonomian Indonesia pada 2018 mampu tumbuh 5,17 persen. Kendati tahun lalu Indonesia menghadapi tekanan dari luar, dengan kenaikan suku  bunga di Amerika Serikat (AS), perang dagang antara AS dengan Tiongkok, isu geopolitik, dinamika Brexit serta krisis di Turki dan Argentina.

“Pertumbuhan ekonomi yang dicapai ini sangat berkualitas di mana sangat berhasil mengurangi tingkat kemiskinan menjadi single digit menjadi sebesar 9,66 persen dan tingkat pengangguran menjadi sebesar 5,01 persen pada bulan Februari 2019,” kata Sri Mulyani.

Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan negara lebih tinggi dari target APBN. Sementara dari sisi belanja terjadi penyerapan mencapai 99,2 persen. Tahun 2018 ditutup dengan defisit APBN sebesar 1,8 persen PDB, lebih rendah dari target APBN sebesar 2,19 persen PDB.

Dikatakan Menteri Keuangan, memasuki 2019, dinamika global berubah secara cepat dengan eskalasi perang dagang dan kondisi persaingan geopolitik AS dan Tiongkok meningkat tajam. Kondisi itu menimbulkan kenaikan resiko pada pertumbuhan ekonomi global dan perlembahan perdagangan internasional.

“Di tengah ketidakpastian tersebut, kinerja ekonomi Indonesia masih positif,” tuturnya.

Meskipun demikian, dia mengakui jika dinamika Pemilu berpengaruh pada sikap wait and see investor.

Dikatakan Sri Mulyani, dengan mempertimbangkan beberapa potensi, kesempatan dan resiko yang diperkirakan terjadi hingga tahun depan, pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2020. Pertumbuhan ekonomi, katanya, di kisaran 5,3 hingga 5,6 persen, inflasi berada pada 2,0 – 4,0 persen, tingkat suku bunga SPN 3 bulan yaitu 5,0 hingga 5,6 persen, nilai tukar rupiah Rp14 ribu – Rp15 ribu per dollar AS. Diperkirakan harga minyak mentah Indonesia adalah 60 hingga 70 dollar AS per barel, lifting minyak bumi 695 hingga 840 ribu per barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 1.191 – 1300 ribu barel setara minyak per hari.

“Berdasarkan tema kebijakan fiskal pada 2020, pemerintah akan menempuh tiga strategi makro fiskal,” kata dia.

Strategi makro fiskal tersebut yakni mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiscal. Kedua, kebijakan spending better untuk efisiensi  belanja dan meningkatkan belanja modal pembentuk asset. Dan ketiga adalah mengembangkan pembiayaan yang kreatif serta mitigasi resiko untuk mengendalikan liabilitas.

Menanggapi penyampaian pemerintah ini, Utut, mengatakan sesuai ketentuan, fraksi-fraksi akan menyampaikan pandangannya terhadap KEM PPKP 2020. Pandangan itu akan disampaikan dalam Sidang  Paripurna selanjutnya pada Selasa, 28 Mei 2019. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA