Tempo.Co

KOMENTAR+

Pemerintah dan Kepolisian Diminta Tegas
Senin, 27 Mei 2019
Anggora DPR RI Bara Krishna Hasibuan menyerukan agar ada tindakan hukum pada pelaku kerusuhan 21 dan 22 Mei 2019.

INFO DPR - Kepolisian diminta segera mengambil tindakan hukum terhadap semua pihak yang bertanggungjawab atas peristiwa kerusuhan pada 21 dan 22 Mei 2019, termasuk dalang yang mendesain peristiwa tersebut. Apalagi, kata Anggota DPR RI Bara Krishna Hasibuan di Gedung DPR, Senin, 27 Mei 2019, Menkopolhukam dan Kapolri sudah menyatakan memang ada ‘orang kuat’ yang mendesain kerusuhan tersebut dan memanfaatkan demonstrasi damai untuk kepentingan politik dan pengerahan massa di Jakarta.

“Dan ada temuan uang. Jelas sekali memang ada pihak yang memberikan dana terhadap aksi tersebut. Itu bisa dikatakan sebagai tindakan yang menyebar terror dan itu tidak bisa kita tolerir,” ucap Bara.

Menurut Bara, pelaku dari ‘hilir’ yang mendesain kerusuhan ini dengan motif politik seharusnya diproses hukum. Sebab seharusnya orang-orang itu tidak mempunyai ruang di demokrasi Indonesia.

“Kita tidak bisa bernegosiasi dengan orang-orang ini karena sangat berbahaya dan mereka penghianat dan menyebar terror dengan tujuan politik. Semua ini  harus kita bongkar dan harus belajar banyak dari peristiwa minggu lalu, dan jangan terulang lagi,” kata dia.

Jika tidak ada tindakan hukum tegas, Bara khawatir persoalan ini akan menjadi preseden buruk ke depan. Dalam pemilu ke depan, strategi seperti ini bisa terulang, yaitu melakukan aksi terror untuk menentang hasil perhitungan suara yang diumumkan penyelenggara pemilu.

“Langkah presiden dan kepolisian sangat menentukan nasib demokrasi kita. Kita semua berdiri di belakang kepolisian dan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan siapapun yang bertanggung jawab,” kata Bara.

Dia juga menilai, para elite politik yang selama berbulan-bulan belakangan ini menyebar kebencian dalam proses demokrasi,  menyebar distrust terhadap institusi publik seperti Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu, juga bertanggungjawab. Para elite itu juga menciptakan lingkungan kekerasan dan penuh dengan kebencian.

“Sehingga puncaknya terjadi minggu lalu. Apa yang terjadi minggu lalu itu tidak bisa dipisahkan dengan retorika, narasi yang selalu dikembangkan ditekankan oleh para elite, yang menekankan pada kebencian, kekerasan dan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Klaim yang tidak disertai dengan bukti kuat,” kata Bara. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA