Tempo.Co

KOMENTAR+

Demokrasi dan Hak Politik Rakyat Harus Sejalan
Rabu, 26 Juni 2019
Demokrasi dan hak politik rakyat harus sejalan dan tidak boleh tergadaikan oleh kepentingan apapun.

INFO DPR - Demokrasi dan hak politik rakyat harus sejalan dan tidak boleh tergadaikan oleh kepentingan apapun. Bahkan, kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, demokrasi yang dibangun pun harus sesuai jati diri bangsa untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

"Bila demokrasi dan hak politik rakyat hanya dipermainkan oleh kelompok tertentu yang hanya mementingkan diri sendiri, unsur pesimisme yang disampaikan oleh filsuf Giorgio Agamben atas demokrasi menjadi terbukti. Karena yang akan muncul bukanlah demokrasi yang sejati, tetapi hanyalah tirani mayoritas. Yang terjadi adalah ketidakseimbangan antara hukum publik dan fakta politik," ujar Bambang Soesatyo ketika memberikan pengantar dalam peluncuran buku 'Demokrasi dan Kedaruratan: Memahami Filsafat Politik Giorgio Agamben', karya Agus Sudibyo, di Hall Dewan Pers, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019. 

Acara ini dihadiri Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman, budayawan Sujiwo Tejo, Ilham Bintang serta Eduard Depari.

Menurut Bambang, buku 'Demokrasi dan Kedaruratan: Memahami Filsafat Politik Giorgio Agamben', sangat bermanfaat sebagai bacaan yang ingin mengetahui proses pendidikan politik. Terutama mendewasakan pola pikir masyarakat dalam memahami, menganalisa dan mempraktekkan nilai-nilai demokrasi. Sehingga, demokrasi yang dijalankan memiliki substansial, tidak hanya prosedural semata.

"Buku yang berangkat dari desertasi ini menunjukkan semangat akademis yang konsisten dari Agus Sudibyo untuk mendukung proses pembelajaran berdemokrasi yang terus-menerus di Indonesia. Buku semacam ini akan memperkaya khazanah pemikiran politik di Indonesia. Gagasan-gagasan dalam buku ini mampu menjadi penunjang dalam perjuangan mewujudkan penyelenggaraan demokrasi Pancasila yang lebih baik dari waktu ke waktu," tuturnya.

Selain itu, buku tersebut juga memberikan tawaran solusi untuk mengatasi berbagai persoalan dan tantangan Indonesia dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi. Dan, bila diimplementasikan secara murni dan konsekuen, tantangan-tantangan yang bersifat 'darurat' demokrasi dapat teratasi dengan baik.

Keadaan darurat ini misalnya adanya potensi diskriminasi, kekerasan, terorisme dan eksploitasi sebagai persoalan yang berpola oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang memang tidak menghendaki Indonesia berdiri kuat dengan landasan demokrasi Pancasila.

"Sebagai bangsa yang memiliki demokrasi Pancasila, kita harus berjuang semaksimal mungkin agar kondisi-kondisi kedaruratan sebagaimana yang digambarkan dalam filsafat Giorgio Agamben tidak terjadi di negeri ini. Dan, saya sangat optimis itu tidak akan terjadi di negeri ini," ujarnya. (*)  

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA