Tempo.Co

KOMENTAR+

Akhiri Polarisasi di Masyarakat
Minggu, 30 Juni 2019
Tidak ada lagi rivalitas politik antar-komunitas, karena tahun politik 2019 yang memuncak pada Pilpres – Pileg telah berakhir, dan telah difinalisasi oleh keputusan Mahkamah Konstitusi pada 27 Juni 2019.

INFO DPR - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong semua komunitas agar segera mengakhiri polarisasi masyarakat. Sebab polarisasi berdampak pada ketahanan nasional. Harmoni kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat harus segera dipulihkan.  Dengan memulihkan persatuan dan kesatuan,  Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan kompetitif.

“Ekses yang mengemuka sebelum dan sepanjang periode tahun politik 2019 adalah polarisasi masyarakat. Dari kampret versus cebong menjadi 01 versus 02. Rivalitas itu nyata-nyata tidak sehat dan juga tidak produktif,” ujar Bambang Soesatyo.

Pemerintah, DPR dan semua institusi negara bersama organisasi besar di bidang keagamaan telah menunjukan keprihatinan sekaligus kepedulian terhadap masalah polarisasi ini. Berbagai pendekatan terus diupayakan untuk mengakhir polarisasi. 

“Namun, tanpa kesadaran, kemauan dan peran serta masyarakat, semua upaya pendekatan itu akan sia-sia. Sebab, pada akhirnya, faktor penentu ada pada kemauan serta niat baik dan tulus semua komunitas di negara ini,” tuturnya.

Kini, seharusnya tidak ada lagi rivalitas politik antar-komunitas. Sebab tahun politik 2019 yang memuncak pada Pilpres – Pileg telah berakhir, dan telah final melalui keputusan Mahkamah Konstitusi pada 27 Juni 2019. Dan yang harus diingat, kata Bambang, bagi para politisi, tidak ada rivalitas abadi, tidak ada pula musuh abadi dan tidak ada teman atau anggota koalisi yang abadi. Menurutnya, satu-satunya yang abadi dalam politik adalah kepentingan.

“Kalau sudah bicara tentang kepentingan, selalu muncul pertanyaan siapa mendapat apa dan siapa yang harus lebih didahulukan. Kalau sudah begitu, jelas bahwa tidak ada alasan sedikit pun bagi semua elemen akar rumput masyarakat Indonesia untuk mempertahankan atau merawat polarisasi,” ucap Ketua DPR RI. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA